Penangguhan Penahanan Soenarko Dinilai Bisa Redam Potensi Konflik

Kompas.com - 26/06/2019, 16:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOMenko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pertahanan dari Universitas Kristen Indonesia, Sidratahta Mukhtar, menilai tepat langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Soenarko. Dia menilai langkah Panglima tersebut bisa meredam gejolak di internal TNI AD, khususnya Kopassus.

"Saya nilai itu salah satu langkah untuk meredam gejolak di TNI AD khususnya Kopassus," kata Sidratahta saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Dia menilai, Panglima TNI menempuh jalan tengah untuk merangkul dan merebut hati pendukung Prabowo serta sekaligus menjaga kondisi tetap kondusif. Langkah itu menurut dia sangat wajar karena suasana tegang pasca-Pemilu 2019 memerlukan suasana yang kembali kondusif.

Ia mengatakan, penjamin penangguhan penahanan itu merupakan otoritatif Panglima TNI dan sudah tepat dilakukan Panglima.

Baca juga: Kabulkan Penangguhan Penahanan Soenarko, Polri Tak Beri Syarat Khusus

"Jika penangguhan penahanan tak dilakukan, potensi konflik khususnya dalam konteks relasi TNI dan Polri yang dibangun antara Kapolri dan Panglima TNI selama dua tahun terakhir akan terganggu," ujarnya.

Soenarko sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan sebelumnya ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Namun belakangan ia penahanannya ditangguhkan dengan penjamin yang terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Polisi mengabulkan penangguhan tersebut karena Soenarko dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, menurut keterangan polisi, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nasional
Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Nasional
Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Nasional
LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

Nasional
Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Nasional
Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.