Penangguhan Penahanan Soenarko Dinilai Bisa Redam Potensi Konflik

Kompas.com - 26/06/2019, 16:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOMenko Polhukam Wiranto (kanan) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) saat menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan pertahanan dari Universitas Kristen Indonesia, Sidratahta Mukhtar, menilai tepat langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan mantan Danjen Kopassus Soenarko. Dia menilai langkah Panglima tersebut bisa meredam gejolak di internal TNI AD, khususnya Kopassus.

"Saya nilai itu salah satu langkah untuk meredam gejolak di TNI AD khususnya Kopassus," kata Sidratahta saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Dia menilai, Panglima TNI menempuh jalan tengah untuk merangkul dan merebut hati pendukung Prabowo serta sekaligus menjaga kondisi tetap kondusif. Langkah itu menurut dia sangat wajar karena suasana tegang pasca-Pemilu 2019 memerlukan suasana yang kembali kondusif.

Ia mengatakan, penjamin penangguhan penahanan itu merupakan otoritatif Panglima TNI dan sudah tepat dilakukan Panglima.


Baca juga: Kabulkan Penangguhan Penahanan Soenarko, Polri Tak Beri Syarat Khusus

"Jika penangguhan penahanan tak dilakukan, potensi konflik khususnya dalam konteks relasi TNI dan Polri yang dibangun antara Kapolri dan Panglima TNI selama dua tahun terakhir akan terganggu," ujarnya.

Soenarko sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan sebelumnya ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Namun belakangan ia penahanannya ditangguhkan dengan penjamin yang terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Polisi mengabulkan penangguhan tersebut karena Soenarko dinilai kooperatif selama pemeriksaan. Selain itu, menurut keterangan polisi, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X