Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Hampir 50 Persen Isi Lapas Pecandu dan Pengedar Narkoba

Kompas.com - 26/06/2019, 11:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, narkotika merupakan masalah besar bagi Indonesia. Hal itu, kata Kalla, terlihat dari jumlah narapidana kasus narkoba yang mayoritas mengisi lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Informasi yang berkembang tentu dari Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) bahwa hampir 50 persen daripada isi lapas-lapas, lapas di negeri kita ini diisi daripada pecandu ataupun juga pedagang-pedagang, pengedar narkoba. Luar biasa tentu," ujar Kalla dalam sambutannya di acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Bahkan, kata Kalla, di dalam penjara pun para bandar narkoba masih bisa melakukan aktivitas jual beli barang haram itu. Ia menilai hal tersebut menunjukkan masifnya peredaran narkoba di Indonesia saat ini.

Ia menambahkan, peredaran narkoba yang masif mengancam generasi muda Indonesia yang kini dipersiapkan untuk menyambut bonus demografi pada tahun 2030.

Kalla menyebut ancaman tersebut kian nyata lantaran jumlah remaja yang menjadi pecandu narkoba sebanyak 2,3 juta.

Karena itu, Kalla mengatakan perlu peran serta seluruh pihak untuk memberantas narkoba, mulai dari penegal hukum, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama.

Baca juga: Bermodus Tukar Sandal, Pengunjung Lapas yang Hendak Edarkan Narkoba Diamankan Sipir

"Banyak prediksi kita akan menjadi negara yang tangguh pada beberapa puluh tahun yang akan datang. Tapi tentu dengab syarat bahwa kita mempunyai generasi muda yang kuat dan terpelajar dan inovatif. Tentu bebas daripada narkoba," ujar Wapres.

"Maka apa yang disampaikan tadi oleh Kepala BNN bahwa semuanya harus bekerja sama, karena mereka juga mempunyai jaringan yang luas. Dibutuhkan keberanian karena mereka mempunyai uang yang banyak dan tentu juga suatu keuntungan yang besar," lanjut dia.

Kompas TV Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kritik terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D Hasil Reklamasi. Akan tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebijakan Anies justru kebijakan yang realistis.<br /> <br /> Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan reklamasi dan mendirikan 932 bangunan di lahan reklamasi tidaklah sedikit, mencapai triliunan rupiah, sehingga tidak bisa bangunan tersebut dibongkar. <br /> Kebijakan ini juga diyakini JK tidak akan membuat pengusaha terlalu merugi karena izin hanya diberikan untuk bangunan yang sudah berdiri, sementara pembangunan bangunan baru tetap tidak diizinkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com