Menebak Jalan Rekonsiliasi yang Ditempuh Jokowi dan Prabowo...

Kompas.com - 25/06/2019, 19:06 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

KOMPAS.com – Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 yang yang berlangsung panas diperkirakan akan segera berakhir. Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menjadi pijakan terakhir dari rangkaian proses panjang.

Dua kubu yang bersaing, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diharapkan banyak pihak untuk segera berdamai setelah putusan MK dibacakan.

Perdamaian di antara keduanya begitu dinanti untuk menyatukan akar rumput yang sebelumnya sempat tersekat perbedaan pilihan politik.

Upaya rekonsiliasi terus diusahakan oleh berbagai pihak. Para elite yang menjadi kunci pun harus bersedia berdamai demi kepentingan bangsa.

Namun, rekonsiliasi seperti apa yang akhirnya akan menyatukan dua kubu berseberangan ini, masih menjadi pertanyaan. Akad apa yang akan disepakati hingga akhirnya “damai” terwujud.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Ingin Bertemu dan Rekonsiliasi dengan Prabowo

Pembagian jatah "kursi"

Salah satu kesepakatan yang mungkin diambil adalah adanya pembagian jatah kursi, baik di jajaran kabinet, atau pimpinan badan legislatif. Dengan begini kedua belah pihak, baik dari koalisi petahana maupun oposisi, akan mendapatkan jatah sesuai kesepakatan.

Kemungkinan ini disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Asrul Sani.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam-macam. Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul, Senin (24/6/2019).

Baca juga: TKN Sebut Kesepakatan soal Kabinet Mungkin Terjadi sebagai Bagian Rekonsiliasi

Oposisi tidak banyak berharap

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga, mengaku tidak banyak berharap pada pembagian jatah kursi yang akan diputuskan pemerintah terpilih nantinya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay, Senin (24/6/2019).

“Kami itu kan orang yang kalah, kubu koalisi yang kalah, kami paham posisi. Kami sebagai kubu yang kalah tidak berharap banyak juga harus dapat menteri. Itu malah bagi kami bisa jadi tidak tepat, biarkan mengalir dulu,” kata Saleh.

Baca juga: PAN: Kami Kubu yang Kalah, Tak Berharap Banyak Dapat Kursi Menteri

Ia juga menyebut, pertemuan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bukan membahas perkara  ini.

“Biasalah hanya bicara kebangsaan. Terakhir Pak Zul ketemu Presiden di Istana Bogor terakhir dilaporkan dalam rapat harian bahwa dalam pertemuan itu pertemuan biasa,” ujarnya.

Rekonsiliasi yang dinanti

Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).Kementerian Sekretaris Negara Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

Tidak hanya masyarakat dan para tokoh yang meminta rekonsiliasi ini berlangsung. Jokowi sebagai salah satu tokoh sentral juga sangat berharap dapat segera memiliki waktu yang pas untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Prabowo.

Ia pun tidak mensyaratkan pertemuan itu berlangsung dengan kondisi tertentu. Menurut dia, di mana pun dan seperti apa pun lokasi juga situasinya tidak menjadi masalah.

Tujuannya adalah mendamaikan dua pihak yang sebelumnya berselisih tegang.

“Ya di mana pun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Yogyakarta bisa, bisa naik MRT bisa. Yang paling penting kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini membangun negara ini,” ujar Jokowi, saat meninjau Pasar Sukawati, Gianyar, Bali, 14 Juni 2019.

Baca juga: Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Sambil Naik Kuda Bisa, di Yogyakarta Juga Bisa

Setelah putusan MK

Harapan terlaksananya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo semakin menguat mengingat proses hukum di MK yang hampir selesai.

Terlebih, setelah hakim mahkamah memutuskan sengketa Pilpres yang dilaporkan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, 27 Juni mendatang.

Salah satu yang menyampaikan hal ini adalah Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari.

"Harapannya public, kan rekonsiliasi. Jangan nanti setelah putusan, hal itu berlanjut pada pemidanaan (para saksi yang memberi keterangan di MK)," ujar Feri.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diharapkan Rekonsiliasi Usai Sidang MK

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Razman Arif Nasution meyakini pertemuan dan rekonsiliasi antar dua tokoh besar ini akan segera terjadi pasca putusan MK.

"Pak Jokowi itu mau ketemu di mana saja, apa naik kuda, apa di Bali, tapi informasi terakhir belum bertemu. Saya kok yakinnya nanti ada pertemuan setelah sidang MK," kata Razman pada 22 Juni 2019.

Begitu pun dengan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko. Ia meyakini Prabowo juga akan menemui Jokowi setelah fokusnya pada persidangan MK selesai.

"Dampak Prabowo sangat teruji sebagai seorang negarawan. Saya jamin akan ada rekonsiliasi setelah adanya putusan MK," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak kalah yakin dengan adanya rekonsiliasi usai persidangan di MK.

Usai MK mengumumkan hasil persidangan, menurut Luhut, Jokowi akan segera menyampaikan pidato kemenangan. Dalam pidato itulah upaya perdamaian dari Jokowi akan terlihat.

"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman. Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih. Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X