Menebak Jalan Rekonsiliasi yang Ditempuh Jokowi dan Prabowo...

Kompas.com - 25/06/2019, 19:06 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

KOMPAS.com – Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 yang yang berlangsung panas diperkirakan akan segera berakhir. Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menjadi pijakan terakhir dari rangkaian proses panjang.

Dua kubu yang bersaing, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diharapkan banyak pihak untuk segera berdamai setelah putusan MK dibacakan.

Perdamaian di antara keduanya begitu dinanti untuk menyatukan akar rumput yang sebelumnya sempat tersekat perbedaan pilihan politik.

Upaya rekonsiliasi terus diusahakan oleh berbagai pihak. Para elite yang menjadi kunci pun harus bersedia berdamai demi kepentingan bangsa.


Namun, rekonsiliasi seperti apa yang akhirnya akan menyatukan dua kubu berseberangan ini, masih menjadi pertanyaan. Akad apa yang akan disepakati hingga akhirnya “damai” terwujud.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Ingin Bertemu dan Rekonsiliasi dengan Prabowo

Pembagian jatah "kursi"

Salah satu kesepakatan yang mungkin diambil adalah adanya pembagian jatah kursi, baik di jajaran kabinet, atau pimpinan badan legislatif. Dengan begini kedua belah pihak, baik dari koalisi petahana maupun oposisi, akan mendapatkan jatah sesuai kesepakatan.

Kemungkinan ini disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Asrul Sani.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam-macam. Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul, Senin (24/6/2019).

Baca juga: TKN Sebut Kesepakatan soal Kabinet Mungkin Terjadi sebagai Bagian Rekonsiliasi

Oposisi tidak banyak berharap

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga, mengaku tidak banyak berharap pada pembagian jatah kursi yang akan diputuskan pemerintah terpilih nantinya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay, Senin (24/6/2019).

“Kami itu kan orang yang kalah, kubu koalisi yang kalah, kami paham posisi. Kami sebagai kubu yang kalah tidak berharap banyak juga harus dapat menteri. Itu malah bagi kami bisa jadi tidak tepat, biarkan mengalir dulu,” kata Saleh.

Baca juga: PAN: Kami Kubu yang Kalah, Tak Berharap Banyak Dapat Kursi Menteri

Ia juga menyebut, pertemuan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bukan membahas perkara  ini.

“Biasalah hanya bicara kebangsaan. Terakhir Pak Zul ketemu Presiden di Istana Bogor terakhir dilaporkan dalam rapat harian bahwa dalam pertemuan itu pertemuan biasa,” ujarnya.

Rekonsiliasi yang dinanti

Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).Kementerian Sekretaris Negara Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

Tidak hanya masyarakat dan para tokoh yang meminta rekonsiliasi ini berlangsung. Jokowi sebagai salah satu tokoh sentral juga sangat berharap dapat segera memiliki waktu yang pas untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Prabowo.

Ia pun tidak mensyaratkan pertemuan itu berlangsung dengan kondisi tertentu. Menurut dia, di mana pun dan seperti apa pun lokasi juga situasinya tidak menjadi masalah.

Tujuannya adalah mendamaikan dua pihak yang sebelumnya berselisih tegang.

“Ya di mana pun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Yogyakarta bisa, bisa naik MRT bisa. Yang paling penting kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini membangun negara ini,” ujar Jokowi, saat meninjau Pasar Sukawati, Gianyar, Bali, 14 Juni 2019.

Baca juga: Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Sambil Naik Kuda Bisa, di Yogyakarta Juga Bisa

Setelah putusan MK

Harapan terlaksananya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo semakin menguat mengingat proses hukum di MK yang hampir selesai.

Terlebih, setelah hakim mahkamah memutuskan sengketa Pilpres yang dilaporkan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, 27 Juni mendatang.

Salah satu yang menyampaikan hal ini adalah Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari.

"Harapannya public, kan rekonsiliasi. Jangan nanti setelah putusan, hal itu berlanjut pada pemidanaan (para saksi yang memberi keterangan di MK)," ujar Feri.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diharapkan Rekonsiliasi Usai Sidang MK

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Razman Arif Nasution meyakini pertemuan dan rekonsiliasi antar dua tokoh besar ini akan segera terjadi pasca putusan MK.

"Pak Jokowi itu mau ketemu di mana saja, apa naik kuda, apa di Bali, tapi informasi terakhir belum bertemu. Saya kok yakinnya nanti ada pertemuan setelah sidang MK," kata Razman pada 22 Juni 2019.

Begitu pun dengan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantuko. Ia meyakini Prabowo juga akan menemui Jokowi setelah fokusnya pada persidangan MK selesai.

"Dampak Prabowo sangat teruji sebagai seorang negarawan. Saya jamin akan ada rekonsiliasi setelah adanya putusan MK," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak kalah yakin dengan adanya rekonsiliasi usai persidangan di MK.

Usai MK mengumumkan hasil persidangan, menurut Luhut, Jokowi akan segera menyampaikan pidato kemenangan. Dalam pidato itulah upaya perdamaian dari Jokowi akan terlihat.

"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman. Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih. Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: TKN dan BPN Yakin Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Terjadi Usai Putusan MK

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X