Menebak Jalan Rekonsiliasi yang Ditempuh Jokowi dan Prabowo...

Kompas.com - 25/06/2019, 19:06 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016). Kementerian Sekretaris NegaraPresiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

“Kami itu kan orang yang kalah, kubu koalisi yang kalah, kami paham posisi. Kami sebagai kubu yang kalah tidak berharap banyak juga harus dapat menteri. Itu malah bagi kami bisa jadi tidak tepat, biarkan mengalir dulu,” kata Saleh.

Baca juga: PAN: Kami Kubu yang Kalah, Tak Berharap Banyak Dapat Kursi Menteri

Ia juga menyebut, pertemuan sang Ketua Umum Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bukan membahas perkara  ini.

“Biasalah hanya bicara kebangsaan. Terakhir Pak Zul ketemu Presiden di Istana Bogor terakhir dilaporkan dalam rapat harian bahwa dalam pertemuan itu pertemuan biasa,” ujarnya.

Rekonsiliasi yang dinanti

Tidak hanya masyarakat dan para tokoh yang meminta rekonsiliasi ini berlangsung. Jokowi sebagai salah satu tokoh sentral juga sangat berharap dapat segera memiliki waktu yang pas untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Prabowo.

Ia pun tidak mensyaratkan pertemuan itu berlangsung dengan kondisi tertentu. Menurut dia, di mana pun dan seperti apa pun lokasi juga situasinya tidak menjadi masalah.

Tujuannya adalah mendamaikan dua pihak yang sebelumnya berselisih tegang.

“Ya di mana pun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Yogyakarta bisa, bisa naik MRT bisa. Yang paling penting kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini membangun negara ini,” ujar Jokowi, saat meninjau Pasar Sukawati, Gianyar, Bali, 14 Juni 2019.

Baca juga: Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo, Jokowi: Sambil Naik Kuda Bisa, di Yogyakarta Juga Bisa

Setelah putusan MK

Harapan terlaksananya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo semakin menguat mengingat proses hukum di MK yang hampir selesai.

Terlebih, setelah hakim mahkamah memutuskan sengketa Pilpres yang dilaporkan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, 27 Juni mendatang.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X