Menebak Jalan Rekonsiliasi yang Ditempuh Jokowi dan Prabowo...

Kompas.com - 25/06/2019, 19:06 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

KOMPAS.com – Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 yang yang berlangsung panas diperkirakan akan segera berakhir. Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menjadi pijakan terakhir dari rangkaian proses panjang.

Dua kubu yang bersaing, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diharapkan banyak pihak untuk segera berdamai setelah putusan MK dibacakan.

Perdamaian di antara keduanya begitu dinanti untuk menyatukan akar rumput yang sebelumnya sempat tersekat perbedaan pilihan politik.

Upaya rekonsiliasi terus diusahakan oleh berbagai pihak. Para elite yang menjadi kunci pun harus bersedia berdamai demi kepentingan bangsa.

Namun, rekonsiliasi seperti apa yang akhirnya akan menyatukan dua kubu berseberangan ini, masih menjadi pertanyaan. Akad apa yang akan disepakati hingga akhirnya “damai” terwujud.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Ingin Bertemu dan Rekonsiliasi dengan Prabowo

Pembagian jatah "kursi"

Salah satu kesepakatan yang mungkin diambil adalah adanya pembagian jatah kursi, baik di jajaran kabinet, atau pimpinan badan legislatif. Dengan begini kedua belah pihak, baik dari koalisi petahana maupun oposisi, akan mendapatkan jatah sesuai kesepakatan.

Kemungkinan ini disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Asrul Sani.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam-macam. Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul, Senin (24/6/2019).

Baca juga: TKN Sebut Kesepakatan soal Kabinet Mungkin Terjadi sebagai Bagian Rekonsiliasi

Oposisi tidak banyak berharap

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga, mengaku tidak banyak berharap pada pembagian jatah kursi yang akan diputuskan pemerintah terpilih nantinya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay, Senin (24/6/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X