PKB Mengaku Sudah Siapkan Kader Terbaik untuk Direkomendasikan sebagai Menteri

Kompas.com - 25/06/2019, 18:58 WIB
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk direkomendasikan sebagai menteri jika diminta oleh Joko Widodo.

Hal itu dikatakan Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

"Ya kalau PKB kapan pun dan siapa pun misalkan yang diminta Pak jokowi, Ketum sudah siapkan untuk merekomendasi nama atau kader-kader terbaiknya," kata Cucun.

Baca juga: Cak Imin Berharap Kursi Menteri Desa PDTT Tetap Jatah PKB

Cucun mengatakan, pemerintahan Jokowi akan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karena itu, Ketum PKB akan merekomendasikan nama-nama yang sesuai dengan program-program SDM Jokowi ke depannya.

"Jadi menteri itu jangan sampai enggak berbekal apa yang mau diperjuangkan, walaupun leading sector-nya berbeda ya. Ini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas di kabinet Pak Jokowi yang sekarang," ujar dia.

Cucun mengatakan, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasti menginginkan posisi menteri yang banyak.

Baca juga: Ditanya soal Kemungkinan Penambahan Jumlah Menteri dari PKB, Ini Kata Muhaimin

Namun, hal itu kembali pada keputusan Jokowi jika nantinya ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Ya siapa pun juga sama ya. Setiap partai kalau bicara keinginan pasti pengin banyak (kursi menteri). Tapi Pak Jokowi juga punya pertimbangan," kata Cucun.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X