Kalla Minta Pemerintah Daerah Siapkan Infrastruktur untuk Sistem Sekolah Zonasi

Kompas.com - 25/06/2019, 17:57 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendidikan agar bisa menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem sekolah berdasarkan zonasi.

Alasannya, pengelolaan SMA negeri dikelola oleh pemerintah provinsi dan SMP serta SD negeri dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Kalla mengatakan, infrastruktur yang harus disiapkan agar sistem zonasi bisa diterapkan adalah ketersediaan gedung sekolah dan guru yang cukup.

Baca juga: DKI Dinilai Bisa Jalankan PPDB Zonasi Murni

Selain itu, juga perlu adanya penataran guru agar kualitasnya sama baiknya di seluruh sekolah.

"Jadi memang SMA ke bawah dibawa daerah. SMA provinsi SMP oleh kabupaten, dan SD ya tentunya ada penataran guru contohnya. Daerah melengkapi dengan fasilitas sekolah, komputer, dengan laboratorium, guru-guru dilatih," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

"Kalau di DKI lebih mudah. Tapi di daerah-daerah, semua daerah (harus) mampu. Tapi karena itu daerah harus mempunyai suatu inisiatif juga," lanjut dia.

Kalla menilai, sistem zonasi perlu dilanjutkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia bisa terwujud.

Dengan penerapan sistem zonasi, Kalla berharap ke depannya siswa dan siswi yang berkualitas tak terkonsentrasi di satu sekolah.

"Bahwa untuk meningkatkan mutu itu harus anak-anak yang berkualitas baik juga di sekitarnya baik. Jangan hanya semuanya pintar tapi terkonsentrasi," lanjut Wapres.

Baca juga: Bima Arya: Sistem Zonasi PPDB Terlalu Ambisius, Harus Dievaluasi

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Jubir Pemerintah: Tunda Aktivitas yang Tidak Produktif di Luar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X