KPU Minta Seluruh Pihak Tak Dramatisir Putusan MK

Kompas.com - 24/06/2019, 17:56 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis meminta seluruh pihak tak mendramatisir putusan sengketa hasil pilpres yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6/2019). Ia mengimbau publik untuk menerima apapun putusan MK.

"Iya jangan didramatisasi. Mari kita semua menerima (putusan MK). Sebab ini yang menentukan adalah MK, lembaga yang sah dan konstitusional memutuskan (hasil pilpres)," kata Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Menurut Viryan, pihaknya juga tak pernah mendramatisir proses persidangan di MK. KPU, kata dia, fokus pada aspek substansi sidang.

Baca juga: Gerindra Sebut Jadi Oposisi atau Koalisi Pemerintah Diputuskan setelah Sidang MK

Viryan menyebut, pihaknya siap menerima dan melaksanakan apapun putusan Mahkamah.

Bagi KPU, sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan putusan MK lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Bukan soal keyakinan, tapi soal kewajiban. KPU wajib melaksanakan putusan MK," ujar Viryan.

Baca juga: Kemenkominfo Tak Akan Batasi Medsos pada Hari Putusan MK 27 Juni

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan.

Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH), diputuskan bahwa jadwal sidang pleno pengucapan putusan hasil sengketa pilpres akan digelar pada Kamis (27/6/2019).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Nasional
Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Nasional
WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

Nasional
Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Nasional
Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Nasional
Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X