Kompas.com - 24/06/2019, 17:35 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, pasal 53 tentang pidana korporasi di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti kasus korupsi di ranah korporasi.

"Ya yang pasti akan sulit untuk dapat menggerakkan korporasi. Padahal hari ini kita tahu penegakan terhadap korporasi ini teman-teman penegak hukum lagi serius ke sektor itu," kata Rasamala saat ditemui di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Rasamala mengatakan, berdasarkan pasal 53 dalam RKUHP yang disepakati DPR pada bulan Mei 2019 membuat KPK kesulitan dalam menangani penegakan hukum.

Sebab, pasal tersebut hanya dibatasi dari identifikasi atau tanggungjawab pidana korupsi itu bisa dibebankan ke korporasi, apabila pelakunya memiliki kedudukan fungsional.

Baca juga: KPK Sebut RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

Padahal, menurut dia, pelaku dari tindak korupsi biasa dilakukan pegawai tingkat bawah.

"Nah kalau terjadi kejahatan tersebut untuk kepentingan korporasi, kita ga bisa jerat karena pelaku dan pengambilan keputusan ya pada tingkat bawah," tutur dia.

Selanjutnya, Rasamala mengatakan, pihaknya untuk pertama kami telah berhasil menangani kasus yang melibatkan korporasi yaitu PT Trada terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Terbukti KPK saat ini menanggani kasus TPPU pertama yang pelakunya korporasi kemarin juga mulai dikerjakan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Nasional
Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Nasional
Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Nasional
Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Nasional
Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Nasional
Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Nasional
Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Nasional
Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Nasional
Wapres Ingatkan Masyarakat Tetap Bersemangat Jalani Puasa di Tengah Pandemi

Wapres Ingatkan Masyarakat Tetap Bersemangat Jalani Puasa di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X