Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Bilang "Biarin Sajalah Gubernur yang Urus..."

Kompas.com - 24/06/2019, 17:02 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan enggan  mengomentari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau hasil reklamasi

"Saya enggak mau komentar lagi," ujar Luhut saat dijumpai jurnalis di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (25/6/2019). 

Menurut Luhut, perihal IMB telah diurus oleh Gubernur DKI Jakarta.

"Karena itu sudah di gubernur, biarin sajalah gubernur yang urus," ujar Luhut. 

Baca juga: Protes Anies soal Reklamasi, Massa Bentangkan Spanduk Maju Pantainya, Sengsara Warganya

Meski demikian, ia tetap melanjutkan bahwa sejak dahulu ia menegaskan reklamasi itu bukanlah wewenang dari pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tinggal menjalankan saja keputusan yang diambil. 

"Dulu kan sudah pernah saya jelaskan dan apa yang terjadi sekarang. Saya pikir juga tidak lebih baik dari apa yang dulu itu kita usulkan kan," ujar Luhut. 

Diberitakan, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB bagi 932 bangunan berupa rumah dan rumah kantor (rukan) yang didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. IMB itu adalah untuk bangunan yang sudah berdiri. 

Baca juga: Menyoal Pergub Reklamasi Ahok yang Kini Digunakan Anies

Langkah ini cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya Gubernur Anies menyegel bangunan-bangunan itu lantaran belum memiliki izin.  

Penyegelan ini adalah bagian dari upaya Anies menghentikan pembangunan di pulau reklamasi. Diketahui, selain menyegel, ia juga mencabut izin 13 dari 17 pulau reklamasi. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X