TKN Harap MK Bisa Umumkan Putusan Sengketa Pilpres Lebih Cepat

Kompas.com - 24/06/2019, 15:39 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan pihaknya berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) bisa memutus sengketa pilpres lebih cepat dari jadwal seharusnya.

Apalagi, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) juga digelar lebih cepat dari jadwal seharusnya.

"Paling lambat itu kan hari Jumat, tetapi sebetulnya kalau boleh berharap itu juga jangan hari Jumat karena ada Jumatan, jadi pendek," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Arsul mengatakan saat ini tim hukum Jokowi-Ma'ruf menunggu kabar mengenai jadwal persidangan dari MK. Menurut dia, permintaan untuk mempercepat jadwal putusan bukan sebuah paksaan. Namun TKN berterima kasih jika Majelis Hakim mewujudkan itu. Terkait hasilnya, Arsul mengatakan TKN akan menerimanya.

Baca juga: 4 Keterangan Saksi dan Ahli 01 dalam Sidang MK...

"Kita serahkan, hanya sembilan hakim dan Tuhan saja lah yang tahu," kata dia.

Adapun, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari ini, Senin (24/6/2019). Majelis Hakim harus memutuskan sengketa pilpres paling lambat pada Jumat (28/6/2019).

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi ( MK) Fajar Laksono mengatakan rapat akan berlangsung tertutup.

Dalam rapat tersebut, 9 Hakim Konstitusi dan pegawai teknis yang telah disumpah akan hadir. Semua hal yang terkait dengan perkara pilpres ini akan dibahas oleh hakim untuk diambil keputusannya.

"Termasuk membahas kalimat per kalimat dalam putusan yang nantinya akan diucapkan dalam sidang pleno," ujar Fajar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Doni Monardo: Covid-19 Itu Nyata, Fakta, dan Bukan Rekayasa

Nasional
DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

DPR: Beberapa Negara Ada yang Sukses Laksanakan Pemilu di Tengah Pandemi

Nasional
Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Doni Monardo: Masyarakat Berpotensi Terpapar Covid-19 meski Tak Keluar Rumah

Nasional
Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Nasional
Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Wapres: Baru Ada 20 dari 4.741 Perguruan Tinggi yang Terapkan Belajar Daring

Nasional
Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Nasional
Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Akhirnya Bebas

Nasional
Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X