Pengamat Nilai Polemik Jabatan Ma'ruf di Dewan Pengawas Bank Syariah Sudah Selesai

Kompas.com - 23/06/2019, 22:33 WIB
Capres petahana Joko Widodo dan cawapres Maruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Pidato tersebut menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICapres petahana Joko Widodo dan cawapres Maruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Pidato tersebut menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai status cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebenarnya sudah selesai.

Hal itu disampaikan Feri menanggapi permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Ma'ruf lantaran melanggar syarat pencalonan lantaran masih tergolong pejabat BUMN.

Feri mengatakan, polemik tersebut sedianya selesai jika permasalahan tersebut ditinjau dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Kalau menggunakan UU Perbankan Syariah, jelas bahwa status dewan pengawas syariah di luar organ perusahaan. Jadi dia bukan bagian. Bahkan dia disebut sebagai pihak yang terafiliasi. Kalau pihak terafiliasi kan di luar, dia cuma ada keterkaitan," ujar Feri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).


Baca juga: Jabatan Maruf di Bank Syariah Dipersoalkan, Bawaslu Singgung Kasus Caleg Gerindra

Bahkan, lanjut Feri, status dewan pengawas disamakan dengan keluarga komisaris dan direksi yang jelas berada di luar perusahaan.

Karena itu, ia menilai, semestinya polemik status Ma'ruf sebagai dewan pengawas syariah di kedua bank tersebut sudah terjawab dan tak perlu dipermasalahkan kembali.

"Jadi kedudukan untuk dewan pengawas berdasar UU itu sudah jelas. Bukan bagian dari pejabat dari perusahaan. Jadi tidak perlu dijawab apakah anak perusahaan adalah bagian dari BUMN atau bukan," ujar Feri.

"Yang perlu dijawab persoalan utamanya adalah apakah dewan pengawas itu pejabat atau bukan. Ternyata bukan. Kalau sudah terjawab bukan, ya tidak usah lagi dijawab apakah anak perusahaan masuk ke BUMN atau tidak. Karena permasalahan pokok sudah kelar," lanjut dia.

Baca juga: Tim Hukum 01 Tunjukkan Bukti Maruf Amin Bukan Karyawan atau Pejabat BUMN

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mereka menilai terdapat cacat formil persyaratan Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden.

Pasalnya, Ma'ruf Amin belum mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN.

Profil Ma'ruf Amin saat ini masih tercantum di dalam situs resmi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X