Jelang Penutupan Sidang MK, Yusril Serahkan Surat Cuti Jokowi kepada Hakim

Kompas.com - 21/06/2019, 23:17 WIB
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyerahkan beberapa lembar surat kepada Majelis Hakim Konstitusi beberapa saat sebelum sidang sengketa pilpres akan ditutup.

Surat tersebut merupakan surat cuti calon presiden petahana Joko Widodo setiap akan kampanye.

"Beberapa lembar surat dari Setneg kepada KPU terkait pemberitahuan cuti Presiden pada saat menghadiri kampanye-kampanye," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/6/2019).

Yusril menyadari bahwa waktu penyerahan alat bukti sudah habis. Dia pun menyerahkan dokumen tersebut kepada hakim sebagai informasi tambahan dalam pembuatan keputusan nanti.

Baca juga: Ahli 01 Sebut Ada Solusi Praktis Ungkap Pelanggaran TSM di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mempersilakan Yusril menyerahkan dokumen tersebut. Pada penghujung sidang itu, Anwar sekaligus mengesahkan beberapa alat bukti dari Badan Pengawas Pemilu yang belum disahkan.

Rangkaian sidang sengketa pilpres telah berakhir pada Jumat. Setelah ini, Majelis Hakim akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat internal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada 28 Juni nanti, Majelis Hakim akan mengumumkan keputusan sengketa perselisihan hasil pilpres ini.

Kompas TV Ditengah panasnya Sidang Gugatan PHPU Pilpres 2019, Hakim Konstitusi Saldi Isra berusaha cairkan suasana dengan menyebut perdebatan yang terjadi sebagai pertarungan antar alumni UGM dikarenakan ada 6 orang alumni UGM di dalam Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi. Yaitu, Eddy OS Hieraiej, Denny Indrayana, Heru Widodo, Iwan Satriawan dan Luthfi Yazid ditambah seorang Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih. #SidangGugatanPilpres #MahkamahKonstitusi #AlumniUGM

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Nasional
Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X