Ahli 01 Sebut Ada Solusi Praktis Ungkap Pelanggaran TSM di MK

Kompas.com - 21/06/2019, 21:41 WIB
Saksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Heru Widodo saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSaksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Heru Widodo saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Heru Widodo, mengatakan, ada cara praktis bagi pihak yang ingin mengungkap pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ( TSM)  dalam pemilu. Caranya adalah dengan mengusut tiap pelanggaran mulai dari daerah asal.

"Bisa saja dari awal kalau kita sudah siap dengan pelanggaran TSM, masing-masing dari kabupaten melapor ke Bawaslu," ujar Heru dalam sidang sengketa pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/6/2019).

Heru mengatakan, pelanggaran TSM tidak bisa langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) melainkan harus melewati tahapan berjenjang yaitu lewat Bawaslu.

Baca juga: Jawaban Ahli 01 soal Waktu Singkat yang Dikeluhkan Bambang Widjojanto

Hal ini juga terkait adanya batas waktu gugatan untuk tiap tahapan pemilu.

Oleh karena itu, sebaiknya proses pembuktian pelanggaran TSM bisa dimulai sejak sebelum hasil pemilu disahkan. Pelanggaran tersebut bisa dilaporkan ke lembaga di masing-masing daerah.

Kemudian hasilnya dihimpun untuk diserahkan ke MK.

"Jadi ketika kita lakukan di sini dengan speedy trial ini, tinggal berikan putusannya ke Mahkamah ini ada pelanggaran di sekian kabupten. Tinggal di sini dilihat apakah signifikan," ujar Heru.

Baca juga: Dipertanyakan Kredibilitasnya sebagai Ahli oleh BW, Ini Respons Guru Besar UGM

Dengan demikian, MK tinggal menghitung hasil penghitungan akhir setelah adanya tindak lanjut pelanggaran TSM itu. Meski, hal itu bukan berarti MK bisa serta merta mengubah pemenang pemilu.

"Kalau sudah dihitung tapi masih belum bisa mengubah konfigurasi, saya yakin berdasarkan yurispridensi Mahkamah tidak akan kabulkan," kata Heru.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X