KPK Telusuri Sumber Dugaan Penerimaan Gratifikasi Rp 50 Miliar Mantan Bupati Cirebon

Kompas.com - 21/06/2019, 21:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sumber-sumber dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

KPK mengidentifikasi jumlah penerimaan gratifikasi oleh Sunjaya sejauh ini mencapai Rp 50 miliar.

"Kasus ini berbeda dari kasus pertama (kasus suap) yang kami proses. Karena sekitar bulan Oktober 2018 KPK melakukan OTT. Kemudian, mendapatkan barang bukti sekitar Rp 100 juta, sehingga Sunjaya kami proses sampai divonis bersalah di Pengadilan Tipikor di PN Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Geledah Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, KPK Bawa 2 Koper dan 1 Kardus

Kasus pertama yang dimaksud Febri adalah kasus penerimaan suap dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon saat itu.

"Sementara, kasus gratifikasi ini penyidik sudah mengidentifikasi dugaan penerimaan gratifikasi setidaknya sekitar Rp 50 miliar. Jadi ada perkembangan yang cukup signifikan yang didapat oleh penyidik yang awalnya Rp 100 juta saat OTT," kata dia.

Menurut Febri, jumlah penerimaan gratifikasi itu masih bisa bertambah seiring langkah KPK menelusuri sumber-sumber gratifikasi tersebut. Sebab, KPK menduga ada banyak sumber penerimaan gratifikasi oleh Sunjaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Selama 2 Hari, KPK Geledah 6 Lokasi di Karawang dan Cirebon

"Sejauh ini yang teridentifikasi itu dominan terkait dengan promosi dan mutasi ya. Artinya apa? Kami masih menelusuri jika memang ada dugaan penerimaan gratifikasi yang lain. Apakah terkait proyek atau perizinan atau penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan. Proses identifikasi itu akan terus berjalan," katanya.

Salah satu langkah identifikasi itu, dilakukan tim KPK selama dua hari, pada Kamis (20/6/2019) dan Jumat ini. KPK menggeledah 6 lokasi di Karawang dan Kabupaten Cirebon.

Di Karawang, KPK menggeledah dua kantor pihak swasta dan satu rumah saksi.

Baca juga: KPK Geledah Kantor DPRD Kabupaten Cirebon

Sementara di Cirebon, KPK menggeledah kantor DPRD Kabupaten Cirebon, rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan satu rumah pihak swasta.

"Ada sejumlah dokumen penting di sana yang kami sita terkait rencana tata ruang dan tata wilayah di sana dan dokumen-dokumen terkait perizinan dan beberapa barang bukti elektronik berupa handphone, hardisk, dan komputer. Itu sudah kami sita," katanya.

Kompas TV Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menetapkan Tasiya Soemadi yang menjabat Wakil Bupati Cirebon sebagai Daftar Pencarian Orang terkait kasus tindak pidana korupsi pemotongan dana bantuan sosial, dana hibah, dan proposal fiktif pada tahun 2009-2012 dengan kerugian negara sekitar 200 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon penetapan DPO dilakukan, setelah kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap Tasiya sebanyak 3 kali, namun tak juga dipenuhi. Pemanggilan diketahui Tasiya, keluarga sekaligus penasihat hukumnya. Tasiya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah, dan dibebankan membayar ganti rugi uang negara sebesar 156 juta rupiah. Dua dana itu sudah dibayar, dan kejaksaan tinggal eksekusi badan, yakni penjara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Nasional
Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Nasional
Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit 'Invisible Hand'

Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit "Invisible Hand"

Nasional
RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.