KPK Telusuri Sumber Dugaan Penerimaan Gratifikasi Rp 50 Miliar Mantan Bupati Cirebon

Kompas.com - 21/06/2019, 21:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Jumat (25/10/2018) dini hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menelusuri sumber-sumber dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

KPK mengidentifikasi jumlah penerimaan gratifikasi oleh Sunjaya sejauh ini mencapai Rp 50 miliar.

"Kasus ini berbeda dari kasus pertama (kasus suap) yang kami proses. Karena sekitar bulan Oktober 2018 KPK melakukan OTT. Kemudian, mendapatkan barang bukti sekitar Rp 100 juta, sehingga Sunjaya kami proses sampai divonis bersalah di Pengadilan Tipikor di PN Bandung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Geledah Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, KPK Bawa 2 Koper dan 1 Kardus

Kasus pertama yang dimaksud Febri adalah kasus penerimaan suap dari Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon saat itu.

"Sementara, kasus gratifikasi ini penyidik sudah mengidentifikasi dugaan penerimaan gratifikasi setidaknya sekitar Rp 50 miliar. Jadi ada perkembangan yang cukup signifikan yang didapat oleh penyidik yang awalnya Rp 100 juta saat OTT," kata dia.

Menurut Febri, jumlah penerimaan gratifikasi itu masih bisa bertambah seiring langkah KPK menelusuri sumber-sumber gratifikasi tersebut. Sebab, KPK menduga ada banyak sumber penerimaan gratifikasi oleh Sunjaya.

Baca juga: Selama 2 Hari, KPK Geledah 6 Lokasi di Karawang dan Cirebon

"Sejauh ini yang teridentifikasi itu dominan terkait dengan promosi dan mutasi ya. Artinya apa? Kami masih menelusuri jika memang ada dugaan penerimaan gratifikasi yang lain. Apakah terkait proyek atau perizinan atau penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan. Proses identifikasi itu akan terus berjalan," katanya.

Salah satu langkah identifikasi itu, dilakukan tim KPK selama dua hari, pada Kamis (20/6/2019) dan Jumat ini. KPK menggeledah 6 lokasi di Karawang dan Kabupaten Cirebon.

Di Karawang, KPK menggeledah dua kantor pihak swasta dan satu rumah saksi.

Baca juga: KPK Geledah Kantor DPRD Kabupaten Cirebon

Sementara di Cirebon, KPK menggeledah kantor DPRD Kabupaten Cirebon, rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan satu rumah pihak swasta.

"Ada sejumlah dokumen penting di sana yang kami sita terkait rencana tata ruang dan tata wilayah di sana dan dokumen-dokumen terkait perizinan dan beberapa barang bukti elektronik berupa handphone, hardisk, dan komputer. Itu sudah kami sita," katanya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Nasional
Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Nasional
Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Nasional
IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X