Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Tim Hukum 02 Cabut Pernyataan "KPU Bagian Tak Terpisahkan dari TKN"

Kompas.com - 21/06/2019, 16:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat menyampaikan keberatan atas pernyataan Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, dalam sidang sengketa hasil pilpres.

Keberatan ini muncul untuk merespons Nasrullah yang dalam pertanyaannya kepada saksi 01, menyinggung bahwa KPU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pertanyaan itu diajukan Nasrullah saat saksi 01, Anas Nashikin, menyampaikan kehadiran KPU sebagai salah satu pemateri dalam pelatihan saksi yang digelar TKN.

"(KPU hadir sebagai) pemberi materi yang berkaitan dengan tata kerja dan tata kelola KPU terkait pemilu," kata Anas di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Saksi 01 Akui Tak Cuti dari DPR Saat Ikut Pleno di KPU

"Kenapa hadirkan KPU dan Bawaslu? Apakah saudara sudah menempatkan KPU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari saksi?" Tanya Nasrullah.

Pertanyaan tersebut langsung disambut keberatan dari KPU.

"Keberatan, Yang mulia," kata Komisioner KPU Viryan Azis.

Namun kemudian, Majelis Hakim meminta saksi untuk menjawab pertanyaan Nasrullah.

Saksi mengatakan, pihaknya mengundang KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai pemateri pelatihan adalah untuk memberikan wawasan yang berkaitan dengan tata kerja dan tata kelola penyelenggara terkait pemilu.

"Kami mengundang beliau-beliau dalam rangka memberikan gambaran kepada kami seperti apa pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan, desainnya seperti apa, aturannya bagaimana, hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan," ujar Anas.

Selesai saksi menjelaskan, KPU kembali menyatakan keberatan atas pertanyaan Nasrullah. KPU bahkan meminta Nasrullah mencabut perkataannya.

"Izin Yang Mulia, kami keberatan dengan pernyataan dan pertanyaan dari Pak Nasrullah Kuasa Hukum pemohon yang menyatakan seolah-olah KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pihak termohon. Maaf ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, kami mohon itu dicabut Yang Mulia," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Keberatan Wahyu dijawab oleh Nasrullah. Kuasa Hukum 02 itu enggan mencabut kata-katanya.

"Saya tidak akan mencabut pertanyaan itu karena itu sudah dinyatakan acara training of trainer untuk saksi 01 dan tertutup terbatas. Di situ hadir...," ucapan Nasrullah dipotong oleh Wahyu.

"Yang Mulia, kami selalu hadir apabila diundang oleh peserta pemilu, kami juga hadir apabila diundang oleh BPN 02," ujar Wahyu.

"Makanya kami tanya kepada saksi...," jawab Nasrullah.

Baca juga: Saksi Sebut KPU, Bawaslu, dan DKPP Hadir dalam Pelatihan Saksi Jokowi-Maruf

Menengahi hal ini, Hakim Manahan Sitompul mengingatkan peserta sidang tak saling tanya jawab secara langsung. Manahan meminta peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan jawaban melalui majelis.

Setelahnya, Manahan meminta Nasrullah untuk melanjutkan pertanyaannya kepada saksi.

"Tadi pertanyaan itu sudah ditujukan kepada saksi dan saksi sudah menjawab materi yang disampaikan oleh KPU, di situ sudah dijelaskan. Saya kira ini tidak ada masalah. Silakan pertanyaan lanjutan," ujar Manahan.

Kompas TV Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Iwan Satriawan menanyakan perihal Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo pada <em>training of trainers</em> yang digelar Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Setelah mendapat jawaban dari Anas Nashikin, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin. Tim hukum Prabowo-Sandiaga juga menanyakan mengenai materi dan pembicara yang dihadirkan. #SidangGugatanPilpres #MahkamahKonstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com