Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Harap Anggota TNI yang Menyimpang Kembali ke Sumpah Prajurit

Kompas.com - 21/06/2019, 16:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berharap prajurit TNI yang menyimpang bisa kembali kepada sumpah prajurit. Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam ceramah idul fitri di acara halal bihalal purnawirawan TNI yang digelar Mantan Kepala BIN Hendropriyono.

"Tentara juga harus minal aidin. Kembali juga ke sumpah prajurit dan sapta marga. Kalau ada yang merasa sudah keluar dari jalur sumpah prajurit, ya kita harus kembali lagi," kata Ma'ruf dalam acara yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada sekitar 3 persen prajurit TNI yang terpapar radikalisme.

Ma'ruf menilai para prajurit yang menyimpang harus kembali kepada sumpahnya. Ma'ruf mengatakan, sumpah prajurit adalah hal yang sudah disepakati sejak awal.

Baca juga: Keluarga dan 102 Purnawirawan TNI/Polri Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Soenarko

Sama halnya dengan Pancasila dan UUD 1945 yang sudah disepakati oleh para pendiri negara. Apabila ada ideologi dan paham lain yang bertentangan, itu tidak sesuai dengan kesepakatan.

"Kalau ditanya khilafah boleh atau tidak, tidak boleh. Bukan karena Islam atau tidak Islam tapi karena menyalahi kesepakatan. Bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis karena ada kesepakatan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Menhan Prihatin Ada Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin pun mengingatkan para purnawirawan yang hadir untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Sebab, tak ada kata pensiun dalam pengabdian.

"Prajurit kalau sudah purna tugas tidak purna pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Ketua Umum MUI itu.

Selain Hendropriyono sebagai tuan rumah, hadir dalam acara ini puluhan purnawirawan TNI lain. Di antaranya Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar.

Kompas TV Berikut ini tiga berita terpopuler hari ini: <ol> <li>Sejumlah saksi dari pihak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Salah satu saksi, Agus Muhammad Maksum mengatakan pihaknya menemukan lebih dari 1 juta KTP palsu.</li> <li>Menteri Pertahanan menyebut sebanyak 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme. Selain itu, lebih dari 23 persen mahasiswa setuju dengan khilafah dan lebih dari 18 persen pekerja menyatakan tak setuju dengan ideologi Pancasila.</li> <li>Presiden Joko Widodo akan mengangkat sejumlah isu pada KTT Ke-34 Asean. Salah satu isu yang diangkat mengenai pemberantasan sampah di laut dan mengangkat isu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.</li> </ol> #top3news #sidangMK #sengketahasilpilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com