Ma'ruf Amin Harap Anggota TNI yang Menyimpang Kembali ke Sumpah Prajurit

Kompas.com - 21/06/2019, 16:01 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam halal bihalal purnawirawan TNI yang digelar Mantan Kepala BIN Hendropriyono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (21/6/2019) KOMPAS.com/IhsanuddinCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam halal bihalal purnawirawan TNI yang digelar Mantan Kepala BIN Hendropriyono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (21/6/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berharap prajurit TNI yang menyimpang bisa kembali kepada sumpah prajurit. Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam ceramah idul fitri di acara halal bihalal purnawirawan TNI yang digelar Mantan Kepala BIN Hendropriyono.

"Tentara juga harus minal aidin. Kembali juga ke sumpah prajurit dan sapta marga. Kalau ada yang merasa sudah keluar dari jalur sumpah prajurit, ya kita harus kembali lagi," kata Ma'ruf dalam acara yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada sekitar 3 persen prajurit TNI yang terpapar radikalisme.

Ma'ruf menilai para prajurit yang menyimpang harus kembali kepada sumpahnya. Ma'ruf mengatakan, sumpah prajurit adalah hal yang sudah disepakati sejak awal.

Baca juga: Keluarga dan 102 Purnawirawan TNI/Polri Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Soenarko

Sama halnya dengan Pancasila dan UUD 1945 yang sudah disepakati oleh para pendiri negara. Apabila ada ideologi dan paham lain yang bertentangan, itu tidak sesuai dengan kesepakatan.

"Kalau ditanya khilafah boleh atau tidak, tidak boleh. Bukan karena Islam atau tidak Islam tapi karena menyalahi kesepakatan. Bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis karena ada kesepakatan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Menhan Prihatin Ada Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin pun mengingatkan para purnawirawan yang hadir untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Sebab, tak ada kata pensiun dalam pengabdian.

"Prajurit kalau sudah purna tugas tidak purna pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Ketua Umum MUI itu.

Selain Hendropriyono sebagai tuan rumah, hadir dalam acara ini puluhan purnawirawan TNI lain. Di antaranya Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X