Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum 02 Cecar Saksi 01 soal Pernyataan Ganjar "Aparat Tak Perlu Netral"

Kompas.com - 21/06/2019, 12:59 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Prabowo-Sandiaga, Luthfi Yazid mencecar Anas Nasikin, saksi yang dibawa tim hukum Jokowi-Ma'ruf dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Luthfi bertanya berulang-ulang mengenai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal aparat tidak harus netral.

Adapun, Nasikin merupakan panitia dalam kegiatan training of trainer yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk para saksi.

Ganjar Pranowo menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu.

Awalnya, Luthfi bertanya maksud dari kalimat "kecurangan adalah keniscayaan" yang ada dalam materi ToT itu. Nasikin pun menjawab pertanyaan itu.

Baca juga: Penjelasan Saksi 01 soal Istilah Kecurangan Bagian dari Demokrasi

"Itu berkaca dari pemilu sebelumnya bahwa kecurangan hampir terjadi pada setiap pemilu. Makanya saya sampaikan, kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kecurangan hampir terjadi di tiap pemilu oleh karena itu harus diantisipasi," ujar Nasikin.

"Tetapi Saudara katakan aparat itu saksi. Tolong jelaskan kok sampai seperti itu, ya?" tanya Luthfi.

Luthfi menanyakan pernyataan Ganjar dalam ToT itu. Kata Luthfi, Ganjar pernah mengatakan bahwa aparat tidak perlu netral.

Hal ini dia ketahui dari saksi Prabowo-Sandiaga yang hadir dalam sidang MK, Kamis kemarin.

Baca juga: Tim Hukum 02 Protes Kesaksian soal Keakraban Saksi Paslon 01 dan 02 Saat Rapat Pleno KPU

Nasikin menjelaskan maksudnya adalah saksi-saksi partai bisa disebut sebagai aparatur partai.

Begitu juga saksi Tim Kemenangan Nasional (TKN) 01 yang menurut dia bisa disebut aparat kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Oleh karena itu, maksud dari kata aparat dalam ToT tersebut adalah para saksi.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul mencoba memperjelas pernyataan Nasikin kepada Luthfi. Sebab Luthfi kembali menanyakan hal itu kepada Nasikin.

"Saksi-saksi itu maksudnya aparat dari partai. Tolong jangan dibalik," ujar Manahan.

Luthfi masih tidak puas dengan jawaban itu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com