Kuasa Hukum 02 Cecar Saksi 01 soal Pernyataan Ganjar "Aparat Tak Perlu Netral"

Kompas.com - 21/06/2019, 12:59 WIB
Saksi dari pihak terkait Anas Nashikin (kanan) mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARSaksi dari pihak terkait Anas Nashikin (kanan) mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Prabowo-Sandiaga, Luthfi Yazid mencecar Anas Nasikin, saksi yang dibawa tim hukum Jokowi-Ma'ruf dalam sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Luthfi bertanya berulang-ulang mengenai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal aparat tidak harus netral.

Adapun, Nasikin merupakan panitia dalam kegiatan training of trainer yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk para saksi.

Ganjar Pranowo menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu.

Awalnya, Luthfi bertanya maksud dari kalimat "kecurangan adalah keniscayaan" yang ada dalam materi ToT itu. Nasikin pun menjawab pertanyaan itu.

Baca juga: Penjelasan Saksi 01 soal Istilah Kecurangan Bagian dari Demokrasi

"Itu berkaca dari pemilu sebelumnya bahwa kecurangan hampir terjadi pada setiap pemilu. Makanya saya sampaikan, kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kecurangan hampir terjadi di tiap pemilu oleh karena itu harus diantisipasi," ujar Nasikin.

"Tetapi Saudara katakan aparat itu saksi. Tolong jelaskan kok sampai seperti itu, ya?" tanya Luthfi.

Luthfi menanyakan pernyataan Ganjar dalam ToT itu. Kata Luthfi, Ganjar pernah mengatakan bahwa aparat tidak perlu netral.

Hal ini dia ketahui dari saksi Prabowo-Sandiaga yang hadir dalam sidang MK, Kamis kemarin.

Baca juga: Tim Hukum 02 Protes Kesaksian soal Keakraban Saksi Paslon 01 dan 02 Saat Rapat Pleno KPU

Nasikin menjelaskan maksudnya adalah saksi-saksi partai bisa disebut sebagai aparatur partai.

Begitu juga saksi Tim Kemenangan Nasional (TKN) 01 yang menurut dia bisa disebut aparat kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X