Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kompas.com - 20/06/2019, 22:27 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, tahanan di Rutan Cabang KPK memang memiliki banyak pembatasan.

Febri menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan para tahanan lewat surat. Salinan surat itu sempat dibagikan oleh tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy alias Romy kepada wartawan yang bertugas di KPK.

"Menjadi tahanan memang memiliki banyak pembatasan. Jika ingin hidup bebas, semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku, khususnya dalam konteks ini dugaan tindak pidana korupsi," kata Febri dalam keterangan pers, Kamis (20/6/2019) malam.

Baca juga: Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Meski ada pembatasan, Febri memastikan pengelolaan Rutan Cabang KPK dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Febri pun juga menyinggung inspeksi mendadak yang dilakukan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham ke Rutan Cabang KPK, Rabu siang.

"Tadi ada kunjungan dari pihak Ditjen Pas Kemenkumham untuk melihat kesesuaian sarana, prosedur dan pengelolaan tahanan lainnya. Secara prinsip disampaikan hal-hal yang pokok sudah dijalankan di Rutan Cabang KPK," ujarnya.

Febri pun menanggapi beberapa keluhan yang tertuang dalam surat yang ditandatangani para tahanan. Misalnya, tindakan kepala rutan menyita pemanas masakan (bukan kompor).

"Terkait dengan pemanas makanan, tadi juga disebutkan hal tersebut dilarang dibawa masuk," kata dia.

Kemudian Febri menyoroti keluhan tahanan soal pelaksanaan ibadah, seperti tahanan keberatan soal perlakukan pemborgolan pada waktu shalat Jumat. Kemudian pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian bagi warga beragama Nasrani.

"Terkait dengan waktu untuk ibadah, KPK sudah memfasilitasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing tahanan. Jadi tidak benar jika dikatakan tahanan diborgol saat menjalankan ibadah tersebut," katanya.

Febri berpesan hal seperti ini agar menjadi pembelajaran bagi publik, khususnya para penyelenggara negara untuk tidak terlibat dalam kejahatan korupsi.

"Karena jika diproses dalam kasus korupsi atau pidana lainnya dan ditahan, maka akan ada pembatasan kebebasan dan fasilitas yang memang diatur di peraturan pidana yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, pada surat tahanan tertanggal 6 Januari 2019 tertulis perihal pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah dan kegiatan lainnya.

Isi surat tersebut, yakni tahanan keberatan soal perlakukan pemborgolan pada waktu shalat Jumat, pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian bagi yang beragama Nasrani.

Baca juga: Para Tahanan KPK Keluhkan Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kemudian pemberlakuan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit.

Dalam surat kedua tertanggal 29 Januari 2019, disebutkan perihal perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK.

Dalam surat itu, para tahanan menyatakan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, yaitu terkait pelaksanaan ibadah, perlakukan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi tahanan di Rutan KPK.

Kemudian mempersulit perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan yang cepat, tindakan kepala rutan yang tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak dan tindakan kepala rutan menyita alat pemanas makanan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Nasional
MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Nasional
UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X