Kompas.com - 20/06/2019, 07:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa belum ada polisi wanita (polwan) yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

"Ya info yang saya dapat masih belum ada (polwan yang mendaftar), pati dari bintang 1 sampai bintang 2, yang saat ini ikut," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Hingga saat ini, terdapat sembilan perwira tinggi Polri yang mendatakan diri untuk mengikuti proses seleksi capim KPK.

Dari kesembilan orang tersebut, Dedi mengungkapkan sebagian besar pernah menjadi penyidik.

Baca juga: Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

"Variasi, tapi dari sembilan pati itu sebagian besar pernah jadi penyidik dan pernah berkecimpung di penegakkan hukum Kepolisian," katanya.

Nantinya, para calon tersebut harus melewati seleksi secara internal terlebih dahulu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seleksi internal akan memeriksa persyaratan administrasi, kompetensi, dan pengalaman bertugas.

Proses tersebut, kata Dedi, setidaknya akan memakan waktu selama dua hari untuk sembilan kandidat itu.

Baca juga: Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

"Penugasan khusus tersebut ada mekanisme seleksinya, seleksi internal dan seleksi administrasi dari 9 itu tentunya diseleksi siapa-siapa yang punya kompetensi rekam jejak, dan pengalaman tugas yang lebih kompeten di bidang hukum," tutur dia.

Setelah lolos seleksi internal, kandidat akan diverifikasi oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Barulah nanti kandidat yang lolos seleksi internal akan diberi surat rekomendasi untuk mengikuti proses pemilihan oleh Pansel Calon Pimpinan KPK.

"Kalau misalnya 9 dari sisi administrasi dan mekanisme internal misal cuma 5 atau 4 ya itu yang akan dikirim mengikuti seleksi komisioner KPK yang telah ditetapkan Pansel," ujar Dedi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Nasional
UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

Nasional
Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X