Sejumlah Kesaksian dan Poin Penting Sidang Ketiga Sengketa Pilpres di MK

Kompas.com - 19/06/2019, 19:51 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang kasus sengketa Pemilu Presiden atau Pilpres 2019 hari ini, Rabu (19/6/2019). Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti dari Pemohon, yakni Tim Prabowo-Sandiaga Uno.

Dalam sidang yang digelar sejak pukul 09.00 WIB ini hadir Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, Tim Hukum Pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak pemberi keterangan.

Beberapa poin yang menjadi topik utama jalannya sidang adalah sebagai berikut:

Saksi dari pihak Prabowo-Sandi

Salah satu saksi bernama Agus Maksum mengaku mendapat ancaman pada pertengahan bulan April lalu, karena posisinya yang ada di kubu Prabowo-Sandiaga dan mendalami kasus permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ketika itu.

Dari keterangan itu, diketahui Agus mendapat ancaman di luar konteks ia menjadi saksi dalam persidangan di MK hari ini.

Selanjutnya, Agus Maksum memapatkan temuan 117.333 Kartu Keluarga (KK) manipulatif di lima kabupaten. Akan tetapi, ia tidak  bisa memastikan apakah setiap nama yang terdaftar dalam KK tersebut juga menjadi pemilih pada 17 April lalu.

Saksi lain yang dihadirkan kubu 02 adalah Penasihat IT Ketua DPR Fadli Zon, Hermansyah. Dia memberikan kesaksian adanya jeda waktu dalam proses input data di Situng KPUD Bogor, saat mendampingi Fadli Zon.

Jeda waktu itu, menurut dia, tidak bisa terjadi kecuali ada jaringan di luar server KPU yang turut bekerja. Ia menyebutnya sebagai intruder atau mocro ware.

Baca juga: Jadi Saksi Sidang MK, Penasihat IT Fadli Zon Ceritakan Delay di Situng KPU

Hermansyah juga mengaku khawatir dan curiga atas banyaknya mobil yang terparkir di depan rumahnya, tepat sehari sebelum ia hadir memberi kesaksian di MK hari ini.

Namun, ia mengaku tidak menerima ancaman secara fisik atau halangan ketika hadir ke gedung MK, Jakarta Pusat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pintu Masuk Kedatangan Internasional Hanya dari 8 Titik ini

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pintu Masuk Kedatangan Internasional Hanya dari 8 Titik ini

Nasional
Setahun Berlalu, Ini Perkembangan Terbaru Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

Setahun Berlalu, Ini Perkembangan Terbaru Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 di Kepulauan Seribu

Nasional
Mulai 2023, Tak Akan Ada Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah, Ini Gantinya...

Mulai 2023, Tak Akan Ada Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah, Ini Gantinya...

Nasional
Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.