Pemberian Fee untuk Bowo Sidik Disamarkan Lewat MoU

Kompas.com - 19/06/2019, 19:37 WIB
Sidang Terdakwa Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang Terdakwa Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkapkan, pemberian fee oleh Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti ke anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, diatur lewat nota kesepahaman dengan PT Inersia Ampak Engineers (IAE).

PT IAE merupakan perusahaan milik Bowo Sidik Pangarso.

"Pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa (Asty) mengirim email kepada Bowo Sidik Pangarso dengan melampirkan draft MoU antara PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers yang merupakan perusahaan milik Bowo Sidik Pangarso yang juga menjabat sebagai komisaris pada perusahaan itu," kata jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Selain Bowo Sidik, Dirut PT PILOG Disebut Ikut Terima Fee dari Marketing Manager PT HTK

Menurut jaksa, nota kesepahaman itu pada intinya mencantumkan management fee PT IAE yang kenyataannya hanya sebagai bentuk formalitas administrasi pengajuan fee untuk Bowo Sidik.

"MoU ini dibuat hanya sebagai formalitas untuk administrasi pengajuan pengeluaran dana PT HTK guna pemberian commitment fee kepada Bowo Sidik Pangarso sehingga seolah-olah sebagai transaksi bisnis biasa," kata dia.

Asty kemudian memberikan paraf dalam nota kesepahaman yang diberikan tanggal mundur itu. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Direktur PT HTK Taufik Agustono dan Direktur PT IAE sekaligus orang kepercayaan Bowo, Indung Andriani.

Baca juga: Marketing Manager PT HTK Beri Uang Suap ke Bowo Sidik Lima Kali

"Pada MoU itu diatur mengenai kompensasi yang akan diberikan PT HTK kepada Bowo Sidik Pangarso melalui PT IAE yaitu sebesar 200 dollar Amerika Serikat per hari untuk sewa kapal MT Pupuk Indonesia dan 1,5 dollar Amerika Serikat per metrik ton untuk sewa Kapal MT Griya Borneo," kata jaksa.

Dalam pembukuan PT HTK, pembayaran fee kepada Bowo dicatat pada biaya pelabuhan (post port charges) dan biaya lain (miscellaneous).

Asty didakwa menyuap Bowo sebesar 158.733 dollar Amerika Serikat atau setara Rp 2,2 miliar dan uang tunai Rp 311,02 juta.

Baca juga: Marketing Manager PT HTK Didakwa Suap Bowo Sidik Rp 2,5 Miliar

Menurut jaksa KPK pemberian uang tersebut berdasarkan perintah Taufik Agustono. Asty memberikan uang tersebut dalam lima tahap.

Rangkaian pemberian uang ini merupakan commitment fee ke Bowo karena telah membantu PT HTK menjalin kontrak kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi amonia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X