Kompas.com - 19/06/2019, 18:05 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan polisi telah melakukan penyidikan secara profesional terkait kasus yang menyandung Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen.

Dedi menanggapi pernyataan Kivlan yang merasa difitnah tentang keterlibatannya dalam penerimaan dana kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara dengan tersangka Habil Marati (HM).

"Dalam hal ini, Polri tetap profesional melakukan proses penyidikan yang dilakukan selama ini," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Kivlan Zen: Saya Difitnah.....

Ia menuturkan bahwa penyidik tidak hanya menggali keterangan tersangka untuk mencari fakta hukum.

Menurut Dedi, polisi telah meminta keterangan saksi hingga mendalami petunjuk yang ada.

"Polri sesuai dengan 148 KUHP dalam pembuktian, tidak hanya menggali keterangan tersangka, itu urutan kelima. Polri juga menggali alat bukti-bukti yang lain baik berupa keterangan saksi, keterangan saksi ahli, bukti petunjuk dan surat. Itu semua didalami oleh penyidik," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika tidak mengakui perbuatannya, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak konstitusional seorang tersangka. Nantinya, hal itu juga akan dibuktikan melalui proses persidangan di pengadilan.

Baca juga: Menhan Minta Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

"Kalau misalkan tersangka tidak mengakui perbuatannya, itu merupakan hak konstitusional yang bersangkutan. Itu nanti juga akan dibuktikan dalam proses persidangan pengadilan secara transparan, terbuka dan jurdil. Silakan," kata Dedi.

Terkait kasus ini, Habil ditetapkan sebagai tersangka penyandang dana dalam kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara.

Habil ditangkap di rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 29 Mei 2019.

Sementara itu, Kivlan Zen telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Kivlan tengah menjalani penahanan di Rutan POM Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.