Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Isu Tarif Dasar Listrik Naik, Menteri Jonan Pastikan Hoaks

Kompas.com - 19/06/2019, 17:49 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memastikan tak ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Hal ini disampaikan Jonan menjawab isu yang berkembang di media sosial bahwa harga TDL naik 20 persen pada hari ini.

"Enggak, enggak ada itu. Saya enggak pernah tau sih," kata Jonan saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Jonan: Pemerintah Upayakan Tarif Dasar Listrik Turun, Bukan Sebaliknya

Pantauan Kompas.com, isu kenaikan tarif listrik ini diantaranya muncul di media sosial Twitter. Salah satunya dari akun @hmanwarmh.

"Semua sibuk perhatikan sidang lanjutan MK, tanpa sadar bahwa tarif dasar listrik naik lagi 20% tanpa pengumuman pula, padahal bulan ini masuk sekolah butuh biaya banyak, apa masih dibilang merakyat," tulis dia.

Namun Jonan dengan tegas membantah informasi itu. Ia mengatakan bahwa informasi kenaikan TDL itu adalah hoaks.

"Saya enggak pernah naikkan tarif, enggak ada kenaikan kok," tegas dia.

Baca juga: PLN: Tarif Listrik Bisa Turun Kalau Pemerintah Tambah Subsidi Rp 60 Triliun

Jonan sendiri enggan berspekulasi mengenai munculnya isu hoaks kenaikan tarif dasar listrik ini.

Ia juga enggan berkomentar terlalu jauh apakah Kementerian ESDM akan mengambil langkah hukum bagi mereka yang menyebar hoaks terkait tarif listrik.

"Enggak ada, ya pokoknya enggak ada," kata dia.

Kompas TV Tarif listrik jadi salah satu indikator daya saing sebuah negara karena tarif listrik jadi perhitungan bagi investor untuk berinvestasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com