Sebut Ada Rekayasa Data Kependudukan, Saksi Mengaku Dapat DPT dari Gerindra

Kompas.com - 19/06/2019, 15:45 WIB
Sejumlah saksi dan ahli dari pihak pemohon diambil sumpahnya  saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASejumlah saksi dan ahli dari pihak pemohon diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan analisis data base Idham Amiruddin menyebut ada empat jenis rekayasa data kependudukan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan dalam pemilihan umum 2019.

Hal itu dikatakan Idham saat bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019).

Namun, Idham mengaku mendapat DPT tersebut dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Idham mengaku menerima pada Februari 2019.

Baca juga: Hakim MK Pertanyakan Bukti 17,5 Juta Pemilih dalam DPT yang Tidak Ada

"Saya mengambil di kantor DPP Gerindra. Yang beri ke saya Heri Sumartono bagian IT DPP Gerindra," kata Idham.

Namun, Idham mengaku tidak diminta oleh politisi Gerindra untuk menganalisis DPT tersebut. Menurut Idham, dia berinisiatif untuk mencari tahu dugaan kecurangan.

Adapun, empat hal yang disebut sebagai rekayasa data kependudukan yakni, nomor induk kependudukan siluman, pemilih di bawah umur, pemilih ganda dan nomor induk kependudukan kecamatan rekayasa.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II: Pemerintah Pasti Sudah Dengar Saran Ahli Kesehatan untuk Lanjutkan Pilkada

Komisi II: Pemerintah Pasti Sudah Dengar Saran Ahli Kesehatan untuk Lanjutkan Pilkada

Nasional
Akmal Taher Mundur dari Satgas Covid-19

Akmal Taher Mundur dari Satgas Covid-19

Nasional
AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Nasional
KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

Nasional
Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Nasional
IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X