Anggota Pansel Sempat Tolak Muafaq Wirahadi Jadi Calon Kepala Kemenag Gresik

Kompas.com - 19/06/2019, 15:37 WIB
Terdakwa mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi bersiap menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.Aprillio Akbar Terdakwa mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi bersiap menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur, M Amin Mahfud mengungkapkan, dirinya tidak setuju saat Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, mengusulkan Muafaq Wirahadi sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Mahfud saat itu mengaku ikut menjadi panitia seleksi pejabat eselon tiga dan eselon empat di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bersaksi untuk terdakwa Muafaq dan Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurut Mahfud sebelumnya sudah ada tiga nama calon yang dipertimbangkan sebelum nama Muafaq masuk sebagai kandidat.


Baca juga: Sekjen Kemenag Akui Diminta Menteri Menangkan Calon yang Tak Lolos Seleksi

"Sebelum Pak Haris ini menjadi Plt karena posisi Kabupaten Gresik ini sudah kosong maka waktu itu sekitar tanggal 4 Oktober itu sudah diusulkan ke Kepala Kanwil yang lama. Dan sudah saya sampaikan kepada Pak Haris. Tapi kemudian kami diminta (Haris) perintahkan untuk rapat dengan teman-teman anggota Pansel itu," kata Mahfud kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rapat itu, kata Mahfud, Haris tiba-tiba mengusulkan ke Pansel nama Muafaq untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Saat itu, Mahfud menyadari bahwa kinerja Pansel tidak berjalan semestinya. Sebab, Pansel seharusnya terlebih dulu mengusulkan siapa calon yang layak. Kemudian, Pansel mengusulkan nama-nama calon ke Kakanwil untuk diteruskan ke Kemenag di Jakarta.

"Ya realitasnya memang seperti itu, dan Pak Haris memang duduk di ruangan kita saat rapat," ujarnya.

Menurut Mahfud, Haris mengusulkan nama Muafaq karena dinilai memiliki kompetensi yang bagus dan komunikatif. Mendengar jawaban itu, Mahfud mempertanyakan argumen Haris.

Sementara, kata Mahfud, anggota Pansel lainnya diam tak berkomentar.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X