Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU dan Bawaslu Usul Tambahan Anggaran di Rapat Komisi II DPR

Kompas.com - 19/06/2019, 15:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Rapat tersebut membahas usulan anggaran tahun 2020.

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.201.388.105.000  dengan Pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.992.861.595.000.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 497.099.425.000.

Baca juga: Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun, Kominfo Janji Bangun Infrastruktur

Pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp 2.844.862.603.000 termasuk untuk DKPP sebesar Rp 10.720.000.000.

Berdasarkan peraturan yang ada, sekretariat DKPP nantinya tidak akan berada satu naungan dengan Bawaslu tetapi bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aturan itu akan berlaku mulai Agustus mendatang.

"Pemindahan DKPP di tahun 2019 kami sudah bicarakan dengan Sekjen Kemendagri yang intinya kami sepakat mengawal pemindahan sekretariat DKPP dengan cara yang baik," kata Gunawan dalam rapat Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anggaran Kemenkeu Naik Untuk Rekrutmen dan Gaji Pegawai Baru

Gunawan mengatakan, Bawaslu tetap menganggarkan dana untuk DKPP untuk antisipasi dalam proses transisi ke Kemendagri. Adapun, DKPP meminta anggaran sebesar Rp 147.169.784.000.

Selanjutnya, pimpinan rapat komisi II Herman Khaeron mengatakan semua usulan anggaran akan dibawa Komisi II ke Badan Anggaran (Banggar) untuk ditindaklanjuti.

Kompas TV Tidak hanya neraca dagang yang defisit. Pemerintah juga mengumumkan pada april kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara terseok-seok. Defisit anggaran negara mencapai Rp 101 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto. Defisit ini melebar hampir 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu Rp 54,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perlambatan ekonomi global berdampak besar terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi setidaknya memengaruhi dua hal. Yaitu penerimaan pajak dan pendapatan negara selain pajak. #DefisitAnggaran #SriMulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com