KILAS

Kemhan dan TNI Raih Predikat Opini WTP dari BPK

Kompas.com - 19/06/2019, 11:42 WIB
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna kepada Menhan Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI dan Kepala staf  Angkatan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17-6-2019) Dok. Humas Kementerian PertahananPenyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna kepada Menhan Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI dan Kepala staf Angkatan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17-6-2019)


KOMPAS.com
- Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya pada 2018

“Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih opini WTP,” kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Bukan tanpa alasan Agung berkata seperti itu. Ini karena Opini WTP Kemhan dan TNI merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 tahun reformasi.

“Akhirnya ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entitas yang lain,” ucap Agung.

Baca jugaKemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman

Ia sendiri mengatakan itu saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian opini WTP itu adalah bukti keterbukaan keuangan Kemhan maupun TNI.

“Ada komitmen kuat dari Kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik,” tutur Agung.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menerima LHP Opini WTP itu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada BPK.

Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).Dok. Humas Kementerian Pertahanan Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ini karena, kata Menhan, BPK telah tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kemhan yang beberapa tahun sebelumnya belum mampu mendapatkan opini WTP.

Baca jugaDemi Keutuhan NKRI, Menhan Minta Pancasila dan UUD 1945 Dijaga

“Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI,” kata Ryamizard.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X