Kompas.com - 19/06/2019, 11:42 WIB
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna kepada Menhan Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI dan Kepala staf  Angkatan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17-6-2019) Dok. Humas Kementerian PertahananPenyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna kepada Menhan Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI dan Kepala staf Angkatan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17-6-2019)


KOMPAS.com
- Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya pada 2018

“Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih opini WTP,” kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Bukan tanpa alasan Agung berkata seperti itu. Ini karena Opini WTP Kemhan dan TNI merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 tahun reformasi.

“Akhirnya ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entitas yang lain,” ucap Agung.

Baca jugaKemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman

Ia sendiri mengatakan itu saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, pencapaian opini WTP itu adalah bukti keterbukaan keuangan Kemhan maupun TNI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ada komitmen kuat dari Kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik,” tutur Agung.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menerima LHP Opini WTP itu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada BPK.

Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).Dok. Humas Kementerian Pertahanan Menhan Menhan Ryamizard Ryacudu bersama anggota BPK dan Panglima TNI serta tiga kepala staf angkatan berfoto bersama setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHK) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI oleh BPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ini karena, kata Menhan, BPK telah tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kemhan yang beberapa tahun sebelumnya belum mampu mendapatkan opini WTP.

Baca jugaDemi Keutuhan NKRI, Menhan Minta Pancasila dan UUD 1945 Dijaga

“Opini WTP ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI,” kata Ryamizard.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.