Khofifah Minta MRT dan LRT ke Jokowi

Kompas.com - 18/06/2019, 17:25 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Khofifah meminta agar dibangun transportasi massal seperti Mass Rapid Transit ( MRT) hingga Light Rail Transit ( LRT) yang akan menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Daerah-daerah yang dimaksud yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau yang biasa disingkat Gerbangkertosusila. Menurut Khofifah, daerah-daerah tersebut membutuhkan transportasi publik untuk menjadi daerah megapolitan.

"Kami berharap ini akan mendapat percepatan pada proses pentahapannya, termasuk di dalamnya opsi kemungkinan LRT, MRT," kata Khofifah usai bertemu Presiden.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Khofifah Jalan Kaki 1 Kilometer

Khofifah mengatakan, saat ini wilayah Gerbangkertosusila sebenarnya sudah terhubung dengan kereta komuter. Namun, Ia menilai transportasi umum tersebut belum cukup. Kendati demikian untuk solusi jangka pendek, ia juga meminta gerbong komuter ditambah agar tidak terlalu padat penumpang.

"Kemungkinan menambah dulu gerbong-gerbong komuter, karena itu memang sudah kebutuhan yang mendesak bagi gerbangkertosusila," kata dia.

Menurut mantan Menteri Sosial ini, Presiden menyambut baik usul agar menambah gerbong komuter. Presiden bahkan meminta Khofifah untuk memesan langsung dari PT Industri Kereta Api.

Namun untuk MRT dan LRT, Jokowi menyebut bahwa biayanya cukup mahal.

"Kita hitung MRT menurut Pak Presiden itu lumayan mahal karena per kilometer menurut pak Presiden itu bisa sampai Rp 1,2 Triliun, kalau LRT Rp 426m, ada opsi-opsi yang mendesak yang bisa kita ambil, misalnya adalah nambah gerbong untuk kereta komuter," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Tak Semua Eselon III, IV, dan V Kena Dampak Kebijakan Penyederhanaan

Nasional
Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Cegah Kejahatan Siber, Kemenkominfo Dorong Kesadaran Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Panggil Politikus PKB

Nasional
Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X