Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf: Iklan Pencapaian Pemerintah di Bioskop Tak Terkait Kampanye Pilpres

Kompas.com - 18/06/2019, 15:38 WIB
Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ATim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 selaku pihak terkait mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Luhut Pangaribuan, menegaskan bahwa iklan pencapaian pemerintah yang disiarkan melalui bioskop bukan merupakan kampanye terselubung.

Hal itu ia katakan dalam menjawab dalil permohonan Tim Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut iklan pencapaian pemerintah sebagai kampanye terselubung dana pelanggaran UU Pemilu.

Namun, Luhut menilai iklan tersebut bukan pelanggaran pemilu dan tidak terkait dengan kampanye Pilpres 2019.

"Perbuatan atau pernyataan yang dituduhkan Pemohon bukanlah pelanggaran Pemilu karena merupakan kegiatan resmi yang tidak berhubungan dengan kampanye Pilpres," ujar Luhut dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga: Iklan Infrastruktur di Bioskop Kampanye Terselubung Jokowi

"Serta tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu baik berdasarkan temuan ataupun laporan," ucapnya.

Di sisi lain, kata Luhut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa iklan tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye. Sebab, iklan pencapaian lemerintah tidak mengandung Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon yang bertujuan memengaruhi masyarakat pemilih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sedangkan mengenai citra diri karena iklan tersebut merupakan iklan Pemerintah, maka tidak mengandung citra diri dari Pasangan Calon baik itu berbentuk foto, gambar atau suasana pasangan Capres-Cawapres berpasangan yang dipasang," kata Luhut.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Berharap MK Tak Terjebak Aturan Jumlah Saksi

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa iklan pencapaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah kampanye terselubung.

Bambang mengatakan, iklan tersebut tidak dapat dianggap sebatas sosialiasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk dipublikasi kepada masyarakat, melainkan juga sebagai kampanye.

"Dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung, yang dilakukan Presiden Petahana Jokowi," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.