Tim Hukum: Laporan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Telah Diaudit Kantor Akuntan Publik Independen

Kompas.com - 18/06/2019, 14:45 WIB
Pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin menemui para relawan dan pendukung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Luhut Pangaribuan membantah tuduhan tim hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait penggunaan dana kampanye.

Dalam dalil permohonannya, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga menyebut terdapat penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum.

Namun, Luhut menilai tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu memiliki bukti yang kuat.

"Dalil Pemohon bahwa seolah-olah terdapat penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum adalah tidak benar, dalam gugatan tak ada bukti apapun tentang penggunaan tersebut dan karenanya terbantahkan," ujar Luhut dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 01 Bantah Jokowi Sumbang Rp 19 Miliar untuk Dana Kampanye

Luhut menuturkan, penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk oleh KPU, yakni KAP Anton Silalahi.

KAP Anton Silalahi, kata Anton, telah melakukan audit secara lengkap dan mengeluarkan
laporan independen nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019.

Pada intinya laporan tersebut menyatakan Laporan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaporan Dana Kampanye.

"Rekening bank penerima sumbangan dana kampanye atas nama TKN Jokowi-Maruf Amin dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye telah diperiksa, diverifikasi dan dikonfirmasi secara langsung oleh KAP Anton Silalahi.tersebut, sehingga tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan Pemohon," kata Luhut.

Baca juga: Di Sidang MK, Tim Hukum 02 Nilai Janggal Jokowi Sumbang Rp 19,5 Miliar untuk Kampanye

Sebelumnya, Ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti sumbangan dana kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Bambang menilai terdapat ketiaksesuaian antara total harta kekayaan pribadi Jokowi dengan besaran dana kampanye yang disumbangkan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X