BPN: KPU Meremehkan Keselamatan Para Saksi di MK

Kompas.com - 18/06/2019, 14:17 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (ketiga kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (ketiga kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bila permohonan perlindungan saksi oleh tim hukum pasangan calon 02 berlebihan.

Menurut dia, wajar tim hukum 02 meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dahnil mengatakan, permohonan perlindungan tersebut merupakan bentuk antisipasi yang diberikan tim hukum 02 kepada para saksi.

Baca juga: KPU: Permohonan Tim Hukum 02 soal Perlindungan Saksi Tidak Berdasar dan Berlebihan

Hal itu, kata Dahnil, sama halnya dengan pengerahan pasukan oleh polisi dalam menjaga sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, polisi mengerahkan banyak pasukan meskipun massa yang berdemonstrasi sedikit. Hal itu sebagai bentuk antisipasi yang dilakukan polisi.

"Sama halnya dengan komitmen kepolisian yang hari ini dan sejak sidang pertama mengerahkan ribuan orang, ribuan pasukan menjaga MK. Kan itu enggak disebut berlebihan," ujar Dahnil di Media Center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: KPU: Tim 02 Menggembar-gemborkan Ancaman atau Intimidasi Saksi

Ia justru menilai KPU yang berlebihan menanggapi upaya permohonan perlindungan saksi yang diminta tim hukum 02.

Perlindungan bagi para saksi dinilai penting untuk menjamin mereka memberi kesaksian secara gamblang.

"Jangan lupa, ini nyawa orang, ini adalah rasa aman orang. Jadi tidak ada yang berlebihan gitu. Jadi justru apa yang diungkapkan oleh KPU itu yang berlebihan. Menurut saya menganggap remeh, mengabaikan keselamatan orang lain," lanjut Dahnil.

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin meminta MK menolak permohonan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perlindungan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Baca juga: TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Menurut Ali, dalil permohonan pasangan Prabowo-Sandiaga merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan.

"Tuntutan pemohon yang menuntut MK menciptakan sistem perlindungan saksi adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan," ujar Ali saat membacakan jawaban KPU dalam sidang sengketa hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ali mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga sesungguhnya sudah menyadari MK hanya memiliki kewenangan sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antarlembaga negara dan impeachment presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, menurut KPU, MK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang MK.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X