Menteri Yasonna Apresiasi Penilaian Opini WTP dari BPK untuk Kemenkumham

Kompas.com - 18/06/2019, 12:45 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (18/6/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengapresiasi kementeriannya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2018.

WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, para Kakanwil, para unit, para pimpiman, eselon I, seluruh jajaran dan juga Saudara kita mulai dari Sabang sampai Merauke yang sudah bekerja keras sehingga memberikan sajian laporan keuangan yang baik bagi kita dan kita memperoleh apa yang dicapai sekarang ini," kata Yasonna dalam sambutannya di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Yasonna berjanji jajarannya akan mempertahankan predikat WTP tersebut.

Ia mengatakan, upaya untuk mempertahankan predikat WTP tidak mudah dibanding meraihnya.

"Kami akan terus selalu bekerja keras menjaga kepercayaan ini dengan berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tidak akan berpuas diri karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada meraihnya," ujar dia.

Baca juga: Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK

Sementara itu, anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna menilai, Kemenkumham selalu konsisten dalam berupaya meraih predikat WTP.

Pada laporan keuangan tahun 2018, BPK tidak menemukan masalah yang signifikan yang berdampak pada kewajaran laporan keuangan Kemenkumham.

"Menurut kami, laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas hingga tanggal terakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai standar akuntansi pemerintah," kata Agung.

Ia mengapresiasi kerja keras jajaran kementerian di bawah kepemimpinan Yasonna Laoly itu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara.

Akan tetapi, Agung mengingatkan agar jajaran Kemenkumham tak berpuas diri dan selalu memperbaiki diri ke depannya.

"Opini WTP tidak berarti laporan keuangan Kemenkumham bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun maaalah ketidakpatuhan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
Beredar Surat Tugas dan Surat Edaran Palsu, KPK Minta Masyarakat Waspada

Beredar Surat Tugas dan Surat Edaran Palsu, KPK Minta Masyarakat Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X