Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg, KSP, Setkab, dan BPIP Usul Tambahan Anggaran di Rapat Komisi II DPR

Kompas.com - 18/06/2019, 12:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kepala Sekretaris Presiden (KSP), Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Rapat tersebut membahas soal usulan anggaran tahun 2020.

Adapun dalam rapat tersebut, empat lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 615.618.584.000 atau sekitar Rp 615 miliar dengan pagu indikatif 2020 sebesar Rp 2.104.476.045.000 atau berkisar Rp 2 triliun.

Ia mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 itu naik sebesar Rp 50.967.276.000 atau 2,48 persen dari anggaran tahun 2019 yakni sebesar Rp 2.053.508.769.000.

Baca juga: Polri Usul Anggaran Rp 111,42 Triliun Tahun 2020 di Rapat Komisi III DPR

"Anggaran tersebut untuk mendukung pemerintah baru masa bakti 2019-2024. Jadi terima kasih dukungan dari bapak ibu Komisi II," Pratikno dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan KSP juga meminta tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 30.884.194.000 atau Rp 30 miliar dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 76.584.364.000 atau Rp 76 miliar.

Moeldoko mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 8,57 persen. Ia mengatakan, total pagu setelah usulan tambahan anggaran adalah sebesar Rp 107.468.562.000 atau 107 miliar.

Ia juga mengatakan, tambahan anggaran itu untuk memenuhi program-program KSP seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Baca juga: Komnas HAM, BNPT, dan LPSK Minta Tambahan Anggaran pada 2020

"Perlu kami sampaikan pagu itu belum memenuhi kebutuhan staf kepresidenan untuk melaksanakan program-program nasional," ujar Moeldoko.

Kemudian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan pihaknya juga meminta tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 80.866.106.000 atau Rp 80 miliar.

Ia mengatakan, pagu indikatif Sekretaris Kabinet tahun 2020 yaitu sebesar Rp 296.559.039.000 atau Rp 296 miliar. Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan dari pagu indikatif tahun 2019 sebesar 15,74 persen atau Rp 55.399.492.000.

"Berdasarkan jenis belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai bahwa untuk belanja itu kami kekurangan," kata Pramono.

Baca juga: Untuk Apa Basuki Usulkan Tambahan Anggaran Rp 16,5 Triliun

Selanjutnya, Kepala BPIP Hariyono, mengatakan, lembaganya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 187.115.780.000 atau Rp 187 miliar dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 216.998.054.000 atau Rp 216 miliar.

"Dalam mendukung program dan kegiatan yang yang sudah dituangkan dalam RENSTRA BPIP melalui peraturan BPIP nomor 5 tahun 2018 tentang rencana strategis BPIP, " kata Hariyono

Adapun Pimpinan rapat Komisi II DPR RI yaitu Zainuddin Amali mengatakan, komisi II akan membahas lebih lanjut pada rapat RAPBN 2020

"Komisi II akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2020 selanjutnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com