Kompas.com - 18/06/2019, 09:52 WIB
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASuasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai, istilah "Mahkamah Kalkulator" yang digunakan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disampaikan kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan keterangan termohon atas gugatan pemohon dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Pemohon yang menyebut Mahkamah Kalkulator adalah bentuk penghinaan terhadap citra Mahkamah yang selama ini dibangun oleh para hakim yang mulia," ujar Ali, saat membacakan tanggapan.

Baca juga: Pengacara KPU: Tambahan Permohonan Tim 02 Hanya untuk Memenuhi Persyaratan

Menurut Ali, dalil pemohon yang mempertanyakan independensi MK adalah sikap yang membahayakan kepercayaan terhadap MK.

KPU menilai, pemohon sengaja melakukan pengalihan isu dengan melampirkan permohonan yang tidak sesuai dengan kewenangan MK.

Hal itu merupakan bukti bahwa terdapat ketidakmampuan pemohon untuk menghadirkan fakta-fakta hukum yang sesuai dalam gugatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, hal itu menggiring opini agar publik menilai MK bersikap tidak adil.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.