Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Kompas.com - 18/06/2019, 07:31 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).


Ada berapa bukti? Tanya saya kepada Denny. Lebih dari 700 bukti!

Dari bukti-bukti itu, adakah yang paling pamungkas dan diyakini bisa mengubah hasil Pemilu 2019?

Ada, dan kami masih merahasiakan!

Itulah sepenggal potongan dialog saya dengan Profesor Denny Indrayana, salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, seusai sidang perdana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar selama dua pekan ke depan.

Ada 500 bukti lebih yang merupakan "senjata" pihak Prabowo-Sandi pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2019. Bukti ini merupakan perbaikan dari sebelumnya. Gugatan dikirimkan pada 24 Mei 2019 yang berisi 20 lebih bukti.

Lalu beberapa hari sebelum sidang digelar, pada 10 Juni 2019 perbaikan dilakukan dan ada tambahan lain lebih dari 100 bukti. Bukti-bukti, menurut Denny, terdiri atas beberapa sub-bagian sehingga bila dijumlahkan akan lebih dari 700 bukti. Denny mengungkapkan itu dalam program AIMAN yang tayang, Senin (17/6/2019), pukul 20.00 WIB di KompasTV.

Saya tanyakan dari ratusan bukti itu, bagian mana yang merupakan bukti pamungkas dan diyakini bisa mengubah keadaan alias keputusan Pemilu 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Denny yang sempat menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kini menjadi guru besar (visiting professor) di Melbourne University, Victoria, Australia, menolak untuk memberikan bocoran kepada saya.

Dari anggaran hingga dana pemenangan Jokowi

Saya coba untuk mengonfirmasi kepadanya terkait dengan isi paparan kurang lebih sekitar 4 jam di Mahkamah Konstitusi. Mayoritas yang disebutkan dalam paparan gugatan tersebut adalah terkait dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X