Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Kompas.com - 18/06/2019, 07:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan mengatakan, Kongres V PDI-P dipercepat bukan karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

Ia mengatakan, seluruh kader partai membutuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Menurut dia, Megawati juga masih ingin menduduki jabatan Ketum.

"Enggak ada (isu mundur). Kami membutuhkan (Ibu Ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kami juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDI-P dan terbukti kemarin 2019 kami masih bisa menang," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Trimedya mengatakan, regenerasi partai tidak harus terjadi pada pimpinan tetapi juga pada pengurus di bawahnya.

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Menurut dia, para pengurus partai memahami keinginan Megawati agar ke depannya mesin partai lebih gesit.

Megawati pernah mengatakan tantangan yang paling utama PDI-P ke depannya adalah Pemilu 2024.

"Tantang yang paling riil itu nanti 2024. Kalau saya juga melihat maknanya juga seperti itu, mungkin pemikiran seperti itu perlu sehingga perlu disampaikan dari DPP, DPD, DPC nanti tentu sampai di kecamatan nanti itu bisa jalan," ujar Trimedya.

Trimedya mengatakan, dipercepatnya Kongres V partai sangat dimungkinkan sesuai dalam AD/ART.

Sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri juga memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal itu.

Baca juga: Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

"Jadi kalau seandainya melihat kepentingan politik Bu Mega menyatakan bahwa kongres itu dipercepat ya sah, karena kewenangan itu diberikan kepada ibu ketua umum," kata dia.

Bagi Trimedya, Kongres V memang harus dipercepat agar PDI-P dapat mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 sehingga dapat berjalan efektif.

"Akan lebih efektif lagi ialau seandainya sudah terbentuk dulu DPP nya baru pemerintahan bekerja," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, Kongres V partai akan dipercepat.

Kongres akan digelar pada 8 Agustus 2019 di Bali. Kongres V sedianya digelar pada 2020.

"Percepatan Kongres V, selain untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintahan negara, juga untuk menyusun seluruh agenda strategis partai pasca-Pemilu 2019 dan sebagai langkah preemptive bagi tugas ideologis-ideologis partai ke depan," ujar Hasto melalui keterangan pers, Jumat (14/6/2019).

Hasto juga menyampaikan bahwa kebijakan mempercepat kongres partai ini merupakan pemikiran dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com