Saksi Mengaku Manfaatkan Nama Gamawan Fauzi untuk Minta Fee Proyek IPDN

Kompas.com - 17/06/2019, 19:53 WIB
Sidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang lanjutan terdakwa Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pihak swasta bernama Hendra mengatakan, dirinya bersama adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Afdal Noverman, memanfaatkan nama Gamawan untuk meminta fee proyek ke Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero), Budi Rachmat Kurniawan.

Kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendra mengaku sebagai teman Afdal.

Fee proyek yang dimaksud Hendra terkait proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Hendra saat bersaksi untuk terdakwa Budi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) malam.

Baca juga: Kasus Proyek IPDN, KPK Geledah Kantor PT Adhi Karya di Makassar

"Jadi bincang-bincang dengan Beliau ini ada info pada bulan lima atau enam saya lupa, tahun 2011, coba Pak Hendra temuin Pak Budi, terus saya. Pada dasarnya memang ada kerjaan Pak Budi kerjaan apa, proyek IPDN di Bukittinggi. Kemudian Pak Budi enggak begitu saja percaya dengan saya," kata Hendra ke jaksa KPK.

Pada akhirnya, ia mengajak Afdal bertemu Budi. Kepada Budi, Hendra menyampaikan bahwa Afdal adalah adik Gamawan. Saat itu, kata dia, Budi tak mengetahui bahwa Afdal adalah adik Gamawan.

"Jadi waktu itu fee proyek di IPDN Bukittinggi. Dia (Afdal) enggak ada kaitannya (dengan proyek IPDN)," kata dia.

Menurut Hendra, fee yang diminta sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Hendra menyebut fee tersebut merupakan kesepakatan antara Afdal dan Budi.

"Itu dikasih dia kasih empat kali, Pak Budi. Nilainya saya lupa di-BAP saya perkirakan, pokoknya saya terima 2,5 persen," kata dia.

Jaksa KPK pun mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Hendra bahwa ia diinstruksikan menerima fee 2,5 persen itu. Proses pemberian fee dalam empat tahap, yaitu Rp 750 juta sebanyak tiga kali dan 580 juta satu kali.

Uang itu diserahkan Budi ke Hendra pada periode November dan Desember 2011.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X