Ditanya soal Kemungkinan Penambahan Jumlah Menteri dari PKB, Ini Kata Muhaimin

Kompas.com - 17/06/2019, 16:47 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Muhaimin Iskandar, menuturkan, pihaknya tidak mengharapkan posisi apapun dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika nantinya pasangan tersebut terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Kabinet belum, kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden. Kita tidak berharap pos manapun, semua bergantung pada presiden," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Politik PKB di Hari Kebangkitan Nasional

Saat ini dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada empat menteri yang berasal dari PKB, yaitu Imam Nahrawi (Menpora), Mohamad Nasir (Menristekdikti), Eko Putro Sandjojo (Mendes PDTT), dan Hanif Dhakiri (Menaker).

Ketika ditanya wartawan perihal mempertahankan atau menambah jumlah menteri di periode mendatang, Muhaimin enggan bicara banyak. 

"Amin ya, amin..amin," ucapnya.

PKB, kata Muhaimin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

"Tidak akan kita umumkan. Nanti jadi kewenangan presiden," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Maruf Tak Tambah Partai

Terkait adanya peluang parpol lain merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin mengaku tak masalah.

"Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. Sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, kenapa tidak, tak masalah,” imbuhnya.

"Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo," sambung Muhaimin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X