Ditanya soal Kemungkinan Penambahan Jumlah Menteri dari PKB, Ini Kata Muhaimin

Kompas.com - 17/06/2019, 16:47 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Muhaimin Iskandar, menuturkan, pihaknya tidak mengharapkan posisi apapun dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika nantinya pasangan tersebut terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Kabinet belum, kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden. Kita tidak berharap pos manapun, semua bergantung pada presiden," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Politik PKB di Hari Kebangkitan Nasional

Saat ini dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada empat menteri yang berasal dari PKB, yaitu Imam Nahrawi (Menpora), Mohamad Nasir (Menristekdikti), Eko Putro Sandjojo (Mendes PDTT), dan Hanif Dhakiri (Menaker).

Ketika ditanya wartawan perihal mempertahankan atau menambah jumlah menteri di periode mendatang, Muhaimin enggan bicara banyak. 

"Amin ya, amin..amin," ucapnya.

PKB, kata Muhaimin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

"Tidak akan kita umumkan. Nanti jadi kewenangan presiden," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Maruf Tak Tambah Partai

Terkait adanya peluang parpol lain merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin mengaku tak masalah.

"Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. Sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, kenapa tidak, tak masalah,” imbuhnya.

"Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo," sambung Muhaimin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X