Ditanya soal Kemungkinan Penambahan Jumlah Menteri dari PKB, Ini Kata Muhaimin

Kompas.com - 17/06/2019, 16:47 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Muhaimin Iskandar, menuturkan, pihaknya tidak mengharapkan posisi apapun dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika nantinya pasangan tersebut terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

"Kabinet belum, kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden. Kita tidak berharap pos manapun, semua bergantung pada presiden," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Politik PKB di Hari Kebangkitan Nasional

Saat ini dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada empat menteri yang berasal dari PKB, yaitu Imam Nahrawi (Menpora), Mohamad Nasir (Menristekdikti), Eko Putro Sandjojo (Mendes PDTT), dan Hanif Dhakiri (Menaker).

Ketika ditanya wartawan perihal mempertahankan atau menambah jumlah menteri di periode mendatang, Muhaimin enggan bicara banyak. 

"Amin ya, amin..amin," ucapnya.

PKB, kata Muhaimin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

"Tidak akan kita umumkan. Nanti jadi kewenangan presiden," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Maruf Tak Tambah Partai

Terkait adanya peluang parpol lain merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin mengaku tak masalah.

"Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. Sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, kenapa tidak, tak masalah,” imbuhnya.

"Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo," sambung Muhaimin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X