Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Kompas.com - 17/06/2019, 16:20 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai lain untuk masuk ke dalam koalisi. Menurutnya, saat ini komposisi partai di KIK sudah cukup.

"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya, jumlahnya besar sehingga di DPR tidak perlu tambahan lagi. Sementara yang ada saja," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, komposisi partai di koalisi sudah cukup banyak. Stabilitas politik pun sudah cukup dan terjaga dengan komposisi parpol pemerintahan saat ini.

Baca juga: Ketum Golkar: Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin Berlanjut

Hanya saja, jika ada penambahan parpol dalam koalisi dengan tujuan rekonsiliasi, Muhaimin tidak masalah.

"Kalau demi rekonsiliasi ya monggo," ucapnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini ada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan akan masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun demikian, kedua partai tersebut belum secara resmi mengumumkan untuk pindah ke KIK.

Baca juga: Sekjen PPP: Gerindra Bisa Jadi Pilihan Pertama jika Koalisi Pemerintah Ditambah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi KIK.

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Di Kubu Oposisi, Demokrat Dinilai Paling Berharga Bagi Koalisi Jokowi

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Kompas TV Sandiaga mengunjungi ketua umum PAN, Zulkifli Hassan di Jakarta Timur. Saat ditanya apakah pertemuan ini merupakan upaya rekonsiliasi di tengah isu hengkangnya PAN dari koalisi Prabowo-Sandi, Zulkifli Hassan mengaku bahwa partainya masih tergabung dalam koalisi.<br /> <br /> Sementara, Sandiaga Uno menyebut kedatangannya ke kediaman Zulkifli Hassan hanya sebatas silaturahmi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com