Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Kompas.com - 17/06/2019, 16:20 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai lain untuk masuk ke dalam koalisi. Menurutnya, saat ini komposisi partai di KIK sudah cukup.

"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya, jumlahnya besar sehingga di DPR tidak perlu tambahan lagi. Sementara yang ada saja," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, komposisi partai di koalisi sudah cukup banyak. Stabilitas politik pun sudah cukup dan terjaga dengan komposisi parpol pemerintahan saat ini.

Baca juga: Ketum Golkar: Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin Berlanjut

Hanya saja, jika ada penambahan parpol dalam koalisi dengan tujuan rekonsiliasi, Muhaimin tidak masalah.

"Kalau demi rekonsiliasi ya monggo," ucapnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini ada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan akan masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun demikian, kedua partai tersebut belum secara resmi mengumumkan untuk pindah ke KIK.

Baca juga: Sekjen PPP: Gerindra Bisa Jadi Pilihan Pertama jika Koalisi Pemerintah Ditambah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi KIK.

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Di Kubu Oposisi, Demokrat Dinilai Paling Berharga Bagi Koalisi Jokowi

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Nasional
Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Nasional
4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X