Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Kompas.com - 17/06/2019, 16:16 WIB
Juru bicara FAPP (Forum Advokat Pengawal Pancasila) Petrus Salestinus saat mendaftar sebagai pihak terkait tak langsung dalam sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara FAPP (Forum Advokat Pengawal Pancasila) Petrus Salestinus saat mendaftar sebagai pihak terkait tak langsung dalam sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendaftar sebagai pihak terkait tidak langsung dalam sengketa pilpres.

Juru bicara FAPP Petrus Salestinus mengatakan yang mendaftar terdiri dari 24 kelompok masyarakat yang ingin menjadi pihak terkait tidak langsung.

"FAPP menerima 100 lebih kelompok masyarakat yang ingin ambil bagian dalam posisi ini hanya untuk mempertahankan keputusan KPU yang sekarang jadi obyek sengketa," ujar Petrus di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Meski demikian, Petrus sebenarnya tahu bahwa majelis hakim membatasi pihak yang boleh beracara dalam sidang ini. Pihak yang dimaksud hanya pemohon, termohon, Bawaslu, dan pihak terkait langsung.

Namun, Petrus yakin Majelis Hakim akan menjadikan aspirasi pihak terkait tidak langsung ini sebagai bahan pertimbangan.

"Dengan demikian MK menghargai partisipasi masyarakat yang sangat besar terutama untuk menjaga, mengawal, dan mempertahankan hasil pilpres khususnya keputusan KPU yang telah menetapkan paslon 01 sebagai peraih suara terbanyak," ujar Petrus.

Salah satu argumen yang disampaikan FAPP kepada MK adalah mengenai kewenangan lembaga dalam kasus pelanggaran pemilu. Petrus mengatakan undang-undang telah mengatur kewenangan masing-masing lembaga dalam permasalahan pemilu.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Lembaga-lembaga tersebut tersebar mulai dari Bawaslu, PTUN, hingga Polri. Namun, kata Petrus, gugatan Prabowo-Sandiaga seolah ingin menjebak MK untuk mengambil kewenangan lembaga lain.

"Kalau sekarang Bambang Widjojanto (Ketua tim hukum 02) meminta supaya MK memborong, mengambil alih, mencaplok kewenangan lembaga lain, kita harap MK tidak terpengaruh dengan jebakan yang sudah disiapkan oleh pemohon 02," kata dia.

Kompas TV Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sejumlah gugatan atau petitum ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya meminta keputusan KPU dibatalkan tentang hasil pilpres, anggota DPRD, DPD, hasil hitung suara nasional, dan hakim konstitusi meminta BPN untuk melengkapi sejumlah alat bukti yang belum memiliki wujud fisik. Bagaimana peluang tim BPN dalam sidang gugatan pemilu 2019? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia berikut ini. #GugatanPrabowo #SidangMK #GugatanPilpres

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X