Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Kompas.com - 17/06/2019, 15:39 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 serius dalam menelusuri rekam jejak para calon.

Hal itu mengingat pendaftaran calon pimpinan KPK sudah mulai dibuka Senin ini dan akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang.

"Penelusuran rekam jejak benar-benar harus serius dilakukan Pansel. Sebab jangan sampai nanti pimpinan KPK yang dipilih merupakan pimpinan yang punya dosa masa lalu, sehingga tidak berani melangkah karena tersandera yang mengakibatkan takut menangkapi koruptor karena kekhawatiran akan terus diungkit-ungkit," kata Yudi dalam keterangan pers, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Wawancara Capim KPK akan Disiarkan Live, Pansel Mengemas Agar Tak Seperti Indonesian idol

Menurut Yudi, beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menelusuri rekam jejak para calon adalah penelusuran jejak digital, wawancara mendalam, masukan dari masyarakat sipil serta kerja sama penelusuran rekam jejak dengan instansi lain.

Sebab, Undang-undang tentang KPK mengamanatkan syarat pimpinan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Menurut Yudi, arti tercela yang dimaksud adalah perbuatan yang dianggap hukum sebagai kejahatan pidana, pelanggaran etika profesi sebelumnya, atau pun melakukan tindakan yang tidak pantas menurut masyarakat.

Baca juga: Pansel KPK Minta BNPT Cegah Calon Pimpinan Radikal

"Pegawai KPK tentu berharap mempunyai pimpinan yang secara keilmuan berkualitas, berintegritas serta tidak ingin mempunyai pimpinan KPK yang pernah tersangkut korupsi, permasalahan etik, tidak melaporkan LHKPN dan gratifikasi bagi yang sebelumnya latar belakangnya ASN atau penyelenggara negara, tidak pernah terlibat narkoba, berideologi komunis bahkan tersangkut teroris," ungkapnya.

Yudi juga berharap agar Pansel menjaga keterbukaan informasi dalam proses seleksi. Sehingga seluruh pihak bisa mengetahui alasan calon lolos seleksi atau sebaliknya.

"Agar jangan sampai terkesan menjegal salah satu calon yang tentu saja tidak baik juga, karena akan menciptakan persepsi ada calon titipan," katanya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X