Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Kompas.com - 17/06/2019, 14:08 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Fadli Zon menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan dan seluruh alat bukti terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam permohonannya, Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuduh telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif selama pilpres 2019.

"Saya kira itu harus jadi pertimbangan dari para hakim juga karena kita ini mau cari kebenaran bukan sekadar persoalan-persoalan administratif," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (17/6/2019).

Baca juga: 5 Hal Menarik dari Sidang Perdana Gugatan Prabowo-Sandiaga di MK

Fadli tak sepakat jika MK hanya berwenang memeriksa selisih hasil perolehan suara antara pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Menurut dia, MK seharusnya memeriksa seluruh bukti terkait tuduhan adanya kecurangan selama proses pilpres.

"Masa sesuatu substansi ataupun bukti ataupun esensi yang penting bisa mengalahkan persoalan administratif," kata Fadli.

Sebelumnya MK telah menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 02 Hanya Serang Jokowi-Maruf, KPU Merasa Tak Seharusnya Jadi Termohon

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, menilai bahwa MK berwenang memeriksa seluruh tahapan proses Pilpres 2019 terkait permohonan sengketa yang diajukan oleh pihaknya.

Artinya, MK dapat memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan terkait dugaan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif selama pilpres.

Menurut Bambang, wewenang MK tidak hanya sebatas pada memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Baca juga: Tim Hukum 02: Ajakan Jokowi agar Nyoblos Pakai Baju Putih Pelanggaran Serius

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah dibanding Jokowi-Ma'ruf.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X