Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Kompas.com - 17/06/2019, 13:47 WIB
Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto (tengah) berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Setya Novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTerpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto (tengah) berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Setya Novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo meminta Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) melakukan pembahasan terkait kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto yang menyalahgunakan izin berobat dengan pelesiran ke salah satu toko bangunan di Bandung.

"Ya, nanti saya minta dan mendorong Komisi 3 untuk melakukan pembahasan dengan Kementrian Hukuman dan HAM untuk mencari solusi agar tidak terulang kembali," kata Bambang saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang mengatakan, sebenarnya peraturan di Lapas Sukamiskin tempat Setya Novanto ditahan sudah ketat. Selain itu, kata dia, dalam pembahasan rapat dengan Komisi III selalu membahas peraturan tersebut.

Baca juga: 8 Fakta Setya Novanto Lolos dari Pengawalan, Kepergok Pelesir Bersama Istri hingga Diingatkan Tidak Aneh-Aneh


"Sekarang tinggal bagaimana aturan itu diterapkan secara adil, karena jangan melihat narapidana itu sebagai seseorang yang dihabisi, mereka yang disana orang-orang yang sedang dibina oleh negara untuk kembali ke jalan yang benar," ujarnya.

Selanjutnya, saat ditanya beberapa kali Setya Novanto terlihat pelesiran selama ditahan karena kasus korupsi E-KTP membuat banyak pihak mempertanyakan tugas Kementerian Hukum dan HAM yaitu Yassona Laoly.

Menurut Bambang, terlalu jauh jika Yassona Laoly diminta mundur dari posisi menteri.

"Terlalu jauh, copot mencopot itu kewenangan presiden," pungkas dia.

Baca juga: Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Sebelumnya, Setya Novanto kedapatan pelesiran di salah satu toko bangunan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (14/6/2019) kemarin.

"Setnov diduga telah menyalahgunakan izin berobat. Keberadaan Setnov di salah satu toko bangunan di Padalarang merupakan tindakan melanggar tata tertib lapas/rutan. Petugas pengawal telah diperiksa karena tidak menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Ade menjelaskan, awalnya pada Senin (10/6), dilaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan untuk mengusulkan perawatan lanjutan di rumah sakit luar lapas dalam hal ini RS Santosa Bandung.

"Pada Selasa (11/6) dengan pengawalan petugas lapas dan Kepolisian Sektor Arcamanik, sekitar pukul 10.23 WIB Setnov diberangkatan untuk menjalani perawatan di RS Santosa Bandung," kata Ade.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X