Jaksa Agung Cermati Capim KPK Berdasarkan Kinerjanya

Kompas.com - 17/06/2019, 11:31 WIB
Jaksa Agung RI, HM Prasetyodi Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJaksa Agung RI, HM Prasetyodi Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI HM Prasetyo akan memantau rekam jejak calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dengan latar belakang praktisi hukum, khususnya calon dari pihak yang berpotensial dari pihak kejaksaan.

"Saat ini kami menyortir dulu. Nanti kami akan melihat dan mencermati rekam jejak yang bersangkutan di setiap tugas dan penugasan," ujar Prasetyo di Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Prasetyo mengatakan, saat ini dirinya belum menyampaikan nama-nama yang tepat menjadi capim KPK dari pihak Kejaksaan RI.

Baca juga: Pansel KPK Minta BNPT Cegah Calon Pimpinan Radikal

Ia akan mencermati calon-calon dari Kejaksaan berdasarkan penugasannya.

Prasetyo menyebutkan, capim KPK dari Kejaksaan masih ada yang aktif bekerja dan ada juga yang sudah tidak aktif.

Untuk yang masih aktif, lanjut dia, tentu akan lebih mudah untuk dicermati rekam jejak kinerjanya.

"Apalagi yang masih aktif akan lebih mudah bagi kita untuk memantau, melihat, dan tentunya mencermati rekam jejaknya," papar Prasetyo.

"Untuk menjadi pimpinan KPK harus punya integritas, personalitas, dan pengalaman wawasan yang luas serta ketegasan dan keberanian," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Pansel Capim KPK

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK periode 2019-2023, Yenti Garnasih, mengatakan, ada jaksa potensial yang masuk dalam radarnya ada yang masih aktif dan ada yang sudah non-aktif.

Akan tetapi, ia belum mau mengungkapkan nama-nama kandidat potensial tersebut.

Ia menekankan pentingnya rekam jejak dari kandidat pimpinan KPK periode berikutnya.

"Track record-nya, jam terbangnya, kredibilitas, dan tracking-nya yang paling penting karena ada assessment profile itu sangat penting. Jadi, kita cari yang seperti itu," kata Yenti.

Saat ini, Pansel masih dalam tahapan audiensi dengan beberapa instansi terkait, seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan media.

Sementara, proses pendaftaran akan berlangsung pada 17 Juni sampai 4 Juli 2019.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X