Kompas.com - 17/06/2019, 11:22 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengecek rekam jejak calon.

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya kesana," kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Hal serupa disampaikan Anggota Pansel Hamdi Muluk. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia itu mengatakan, ideologi radikal saat ini sudah masuk ke berbagai sektor mulai dari lembaga pendidikan hingga Badan Usaha Milik Negara.

"Itu sebabnya kita minta bantuan BNPT juga melakukan tracking. Jadi semua calon yang masuk, kita perlakukan sama. Siapapun dia, tolong di-tracking apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.

Pada seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya, BNPT tidak dilibatkan untuk mengecek rekam jejak calon.

Pansel saat itu hanya melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Hamdi menilai, kondisi saat ini mengharuskan BNPT untuk turut dilibatkan.

"Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di global atau Indonesia ada persoalan ini di mana-mana dan ada infiltrasi. Anda bisa baca penelitian, ada di sekolah, BUMN, infiltrasi itu sekarang menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas bahwa pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan terpapar ideoligi radikal," kata dia.

"Sebenarnya ini sesuatu yang normatif bahwa hari ini lebih ekstra hati-hati. Dulu kan tidak ada tracking ini. Tapi hari ini kita berhati-hati saja. Tidak ada salahnya kita men-tracking kemungkinan-kemungkinan itu," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X