Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Kompas.com - 16/06/2019, 21:21 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (berdiri-kanan) terlihat berdiskusi dengan anggota tim hukum Denny Indrayana di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menyoroti perdebatan mengenai status perubahan permohonan gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sidang pendahuluan sengketa pilpres lalu.

Menurut dia, semua itu terjadi karena tim hukum paslon nomor urut 02 itu tidak taat hukum sejak awal tahapan pendaftaran sengketa pemilu dibuka.

"Ini menurut saya karena sejak awal ada ketidaktaatan dari pemohon terhadap hukum acara. Tepatnya dimulai ketika pada 10 Juni mereka ke Mahkamah Konstitusi dan memaksakan perbaikan permohonan dan mengklaim sudah diterima," ujar Bayu di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 02 Kutip Artikel Guru Besar Australia di Sidang MK, Ini Kata Mahfud MD

Padahal, MK tidak membuat jadwal untuk perbaikan permohonan sengketa pilpres. Bayu mengatakan tim hukum 02 kemudian mengklaim perbaikan permohonan mereka diterima karena ada tanda terima.

Padahal yang sebenarnya terjadi adalah panitera tidak boleh menolak apa yang diajukan peserta pemilu. Nantinya hakim yang akan menentukan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan.

Bayu mengatakan tim hukum 02 kembali tidak menaati hukum ketika persidangan berlangsung.

Baca juga: Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Saat itu, Majelis Hakim dengan jelas meminta tim hukum 02 membaca permohonan dengan bertolak pada dokumen yang masuk pada 24 Mei. Artinya permohonan yang masuk pertama kali ke MK.

Namun, kata Bayu, tim hukum 02 memaksa untuk membacakan permohonan yang baru.

Pada akhirnya, ketidaktaatan ini berbuah pada penyimpangan lain yang dilakukan MK.

"Bentuk ketidaktaatan ini jadi problematik ketika hakim MK mau tidak mau memilih untuk menyerahkan ke termohon dan pihak terkait untuk silakan jawab apapun, nanti hakim kami yang akan simpulkan," kata Bayu.

Baca juga: TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Padahal, Majelis Hakim kemarin bisa langsung mengakhiri polemik itu. Sebab Peraturan Mahkamah Konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa tidak ada waktu untuk perbaikan permohonan pada sengketa pilpres.

Pakar hukum tata negara lainnya, Bivitri Susanti menambahkan ketidaktaatan hukum ini menimbulkan penyimpangan jangka panjang oleh hakim MK.

MK akhirnya menerima perbaikan permohonan tersebut dan memundurkan jadwal sidang selama satu hari untuk memberi keadilan pada termohon dan pihak terkait.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X