LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Kompas.com - 16/06/2019, 18:58 WIB
Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018). Reza JurnalistonPengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berkomentar soal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) yang belum bisa melindungi saksi dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Hal ini terkait permintaan tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga kepada LPSK untuk melindungi saksinya. Menurut Bivitri, LPSK bisa mengabulkannya jika ada permintaan langsung dari Majelis Hakim.

"Fungsi MK enggak sampai ke situ (melindungi saksi) tetapi MK bisa berkoordinasi dengan LPSK dan lembaga yang resmi dan memang mandatnya di situ. Akan lebih kuat kalau MK yang meminta kepada LPSK supaya semua saksi yang dihadirkan dilindungi," ujar Bivitri dalam diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Usul LPSK, Saksi di Sidang MK Bisa Diperiksa Jarak Jauh hingga Ditutup Tirai

Bivitri mengatakan, wajar saja jika saksi dalam persidangan ini mendapat perlindungan. Sebab, hal yang ingin dibuktikan tim hukum 02 adalah adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan itu disebut mencakup mobilisasi aparatur sipil negara. Bivitri mengatakan bisa saja ada pegawai negara yang menjadi saksi dalam sengketa ini dan butuh perlindungan.

"Kita harus berprasangka baik kan, itu yang ditakutkan 02. Apalagi kalau yang mau dibuktikan adalah intimidasi dari petahana. Kalau saya bersaksi untuk itu kan bisa saja saya dipecat," ujar Bivitri.

Baca juga: LPSK Tidak Bisa Lindungi Saksi dan Ahli Prabowo-Sandiaga di Sidang MK

Dia menganggap perlindungan saksi ini juga bisa memberi dampak positif. Harapannya, saksi merasa aman dan bisa memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan terhadap saksinya dalam sidang sengketa pemilu di MK.

Namun, LPSK ternyata tidak bisa memberi perlindungan tersebut dengan alasan terbentur undang-undang.

Baca juga: Perlindungan LPSK bagi Para Saksi Sidang Sengketa Pemilu

Namun, ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto sudah mendapatkan sejumlah masukan dari LPSK mengenai apa yang dapat dilakukan agar keinginannya memberikan perlindungan bagi para saksi dan ahli tersebut dapat diwujudkan.

Bambang dan kawan-kawan pun akan mengirimkan surat kepada MK, meminta agar hakim mahkamah memerintahkan LPSK memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X