Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Kompas.com - 16/06/2019, 18:49 WIB
Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dalam pemaparan survei di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti SMRC Sirajuddin Abbas dalam pemaparan survei di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai, kondisi penegakan hukum cukup baik sebelum dan sesudah kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Dalam survei, SMRC menanyakan kepada responden mengenenai kondisi penegakan hukum secara nasional pada 20 April hingg 1 Juni 2019.

"Hasilnya, mayoritas atau 45 persen responden menilai penegakan hukum dalam kondisi baik," ujar peneliti SMRC Sirajuddin Abbas dalam pemaparan survei di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Selain itu, 4 persen mengatakan sangat baik pada April dan 3 persen menyatakan kondisinya sangat baik pada Juni 2019. Kemudian, yang menjawab sedang, sebanyak 28 persen pada April, dan 27 persen pada Juni.

Adapun, yang menjawab penegakan hukum kondisinya buruk ada sebanyak 18 persen pada April, dan 19 persen pada Juni. Kemudian, masing-masing 2 persen yang menjawab sangat buruk.

Selain itu, terdapat 4 persen pada April dan 5 persen pada Juni 2019 yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Baca juga: Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei mengenai opini publik ini dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Pendanaan survei ini dibiayai sendiri oleh SMRC.

SMRC melibatkan 1.078 responden yang dipilih secara acak. Responden adalah penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Pengambilan data dilakukan wawacara tatap muka secara langsung oleh pewawancara yang sudah terlatih. Adapun, margin of error dalam penelitian ini sebesar lebih kurang 3,05 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X